Sigi Hari Ini

DPRD Sigi Soroti Pelayanan RSUD Tora Belo: RDP Digelar Cari Solusi, Bukan Salahkan

Dalam RDP tersebut, Dinie menyoroti Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan RSUD Tora Belo, khususnya pasien rawat inap. 

|
Handover
Dalam RDP tersebut, Dinie menyoroti Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan RSUD Tora Belo, khususnya pasien rawat inap.  

“Ambulans harus selalu dalam kondisi prima. Ini menyangkut nyawa manusia,” ujarnya.

Ia menegaskan, kritik yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan, melainkan mendorong pembenahan manajemen dan pelayanan kesehatan di Sigi.

“Mulailah berbenah dalam menangani pasien. Mari jadikan pelayanan kesehatan sebagai amalan terbaik kita untuk masyarakat,” tandasnya.

Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Tora Belo, Maranu, menjelaskan SOP IGD mewajibkan seluruh pasien melalui proses triase untuk menentukan tingkat kegawatdaruratan. 

Pasien kategori merah akan ditangani di ruang resusitasi dalam waktu kurang dari lima menit.

Ia menegaskan, rumah sakit tidak pernah menolak pasien jika tempat tidur tersedia.

Jika penuh, pasien diberi pilihan menunggu atau dirujuk ke rumah sakit lain.

Mengenai rujukan ke laboratorium luar, Maranu menyebut hal itu terjadi karena dokter spesialis terkait memutus kontrak secara mendadak dan belum ada pengganti.

“Kami akan melakukan perubahan besar-besaran untuk memperbaiki pelayanan,” ujarnya.

Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Tora Belo yang juga Wakil Direktur, Rustan, menambahkan pengadaan obat mengikuti formularium nasional.

Kekosongan stok kadang terjadi karena keterlambatan pembayaran ke penyedia akibat utang tahun sebelumnya.

“Jika pasien membeli obat di luar karena stok habis, biaya akan kami ganti. Ke depan kami akan kerja sama dengan apotek agar pasien tidak dirugikan,” jelas Rustan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sigi, Trieko Larope, menerangkan mobil puskesmas keliling digunakan untuk pelayanan medis ke desa-desa, sedangkan mobil rujukan untuk membawa pasien ke rumah sakit.

Ia mengakui, program ambulans dan mobil jenazah yang sebelumnya dikelola kecamatan terkendala pemeliharaan.

“Kita perlu membahas kemungkinan penambahan anggaran di Dinas PMD atau Dinas Kesehatan untuk pemeliharaan, agar selalu siap pakai,” kata Trieko.

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved