PGRI Parigi Moutong Bentuk 15 Bidang Organisasi untuk Perkuat Program Pendidikan

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIMO – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Parigi Moutong membentuk 15 bidang organisasi untuk memperkuat program pendidikan.

Pembentukan 15 bidang tersebut diumumkan Ketua PGRI Parigi Moutong, Gazali, saat laporan pada acara pengukuhan pengurus periode 2025–2030, Rabu (13/8/2025).

“Hari ini tujuannya mengukuhkan pengurus PGRI Kabupaten Parigi Moutong,” kata Gazali.

Ia menjelaskan, pengurus kabupaten terdiri dari pengurus harian, 15 bidang, dan alat kelengkapan organisasi lainnya.

Baca juga: Pengurus PGRI Parigi Moutong Periode 2025–2030 Resmi Dikukuhkan

Pengurus harian berjumlah delapan orang, terdiri dari ketua, tiga wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara.

Wakil Ketua I dijabat Supardin, Wakil Ketua II Ikbal Abdul Aziz, dan Wakil Ketua III Wilson.

Sekretaris dijabat Idris, sementara Wakil Sekretaris adalah Reski Oktaviani Sultan.

Posisi Bendahara dipegang Rostin Yusuf, sedangkan Wakil Bendahara adalah Cut Ratna.

“Untuk ketua, wakil ketua, dan sekretaris dipilih melalui konferensi kabupaten kemarin,” ujarnya.

Sementara unsur wakil sekretaris, bendahara, bidang, dan alat kelengkapan dipilih melalui musyawarah pengurus PGRI kabupaten.

Baca juga: Desa Toaya Sabet Juara I Lomba Desa Anti Korupsi 2025 di Donggala, Kades: Buah Kerja Keras Bersama

Pada kesempatan itu, Gazali juga mengundang Bunda Guru PGRI Parigi Moutong, Hestiwati Nanga.

“Melalui bunda guru, kami berharap peran perempuan di pendidikan makin optimal,” kata Gazali.

Ia menekankan pentingnya inspirasi dari perempuan guru bagi seluruh pendidik di Parigi Moutong.

Gazali berpesan kepada seluruh pengurus agar mewujudkan visi dan misi dengan dedikasi serta integritas.

“Dengan kerja sama, 15 bidang ini akan memperkuat langkah PGRI di dunia pendidikan,” pungkasnya.

Sejarah PGRI :

Sejarah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berakar pada semangat perjuangan guru-guru pribumi di era kolonial, jauh sebelum Indonesia merdeka.

Organisasi ini telah berevolusi dari perjuangan nasib guru menjadi perjuangan nasional.

Awal Mula Organisasi Guru (1912-1945)

Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) 1912: Organisasi guru pribumi pertama ini didirikan pada tahun 1912.

PGHB bersifat unitaristik dan berjuang untuk memperbaiki nasib para guru, seperti menuntut persamaan hak dan posisi dengan guru-guru Belanda.

Persatuan Guru Indonesia (PGI) 1932: Pada tahun 1932, PGHB secara sadar mengubah namanya menjadi

Persatuan Guru Indonesia (PGI)

Penggunaan kata "Indonesia" menunjukkan semangat nasionalisme yang semakin kuat dan membuat pemerintah Belanda khawatir.

Sayangnya, aktivitas PGI terhenti pada masa pendudukan Jepang, karena semua organisasi dilarang.

Kelahiran PGRI dan Peran Pasca-Kemerdekaan (1945-sekarang)

Tepat 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan, pada 25 November 1945, para guru Indonesia dari berbagai latar belakang berkumpul dalam Kongres Guru Indonesia di Surakarta.

Kongres ini menghasilkan keputusan penting, yaitu:

Membentuk Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai satu-satunya wadah perjuangan guru.
Menetapkan tiga tujuan utama PGRI:

Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia.

Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan.

Membela hak dan nasib buruh pada umumnya, dan guru pada khususnya.

Pada tahun 1994, untuk menghormati jasa para guru, pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994 menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional, yang diperingati setiap tahun.

Hingga saat ini, PGRI terus berperan sebagai organisasi perjuangan, profesi, dan ketenagakerjaan yang bersifat independen dan non-partisan.

PGRI berupaya meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia.(*)