Ekonomi Sulteng Tumbuh 7,95 Persen, Kemenkeu Nilai Fiskal Daerah Tetap Kuat dan Adaptif

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Kinerja ekonomi dan fiskal Sulawesi Tengah terus menunjukkan ketahanan di tengah dinamika Ekonomi Global. 

Hingga triwulan III tahun 2025, ekonomi Sulteng tumbuh 7,95 persen (year-on-year), lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tengah Teddy Suhartadi Permadi mengatakan, pertumbuhan tersebut ditopang sektor pertambangan, industri pengolahan, serta sektor perdagangan dan konstruksi.

“Struktur ekonomi Sulawesi Tengah semakin kuat dan inklusif, dengan kontribusi besar dari aktivitas masyarakat dan ekspor komoditas unggulan daerah,” ujar Teddy melalui rilis tertulis diperoleh TribunPalu.com, Selasa (4/11/2025).

Baca juga: DPRD Sulteng Rekomendasikan Penghentian Aktivitas Industri Tambang di Morowali-Morut

Teddy menyebutkan, tingkat inflasi di Sulteng juga terus terkendali. 

Pada September 2025, inflasi tercatat 3,88 persen (yoy), turun dari bulan sebelumnya sebesar 4,02 persen.

“Ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi bersama TPID memberikan hasil yang positif,” kata Teddy.

Pendapatan Negara Capai Rp5,76 Triliun

Kinerja APBN Regional Sulawesi Tengah hingga 30 September 2025 tetap solid dan adaptif.

Teddy merinci, pendapatan negara tercatat sebesar Rp5,76 triliun atau 76,52 persen dari target.

Sementara belanja negara mencapai Rp16,90 triliun atau 66,36 persen dari target, dengan defisit yang masih terkendali di Rp11,14 triliun.

Pertumbuhan penerimaan perpajakan didorong oleh perbaikan sistem administrasi, penerapan PMK Nomor 81 Tahun 2024 yang memperkuat basis pajak daerah, serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak di sektor perdagangan dan jasa.

Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga meningkat, terutama dari aktivitas kehutanan dan pertambangan nikel.

“PNBP dari sektor tambang nikel masih menjadi andalan ekspor daerah,” tutur Teddy.

Di sisi belanja, pemerintah menerapkan prinsip efisiensi dan ketepatan sasaran.

Belanja diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung program padat karya, bantuan sosial, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dasar.

Teddy menambahkan, Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi Rp12,75 triliun atau 71,45 persen, menegaskan peran APBN sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.

APBD Sulteng Masih Surplus Rp1,98 Triliun

Dari sisi APBD Provinsi Sulawesi Tengah, realisasi hingga September 2025 juga menunjukkan tren positif.

Pendapatan daerah mencapai Rp14,82 triliun atau 57,67 persen dari target, sedangkan belanja daerah baru terealisasi Rp12,84 triliun atau 48,16 persen, sehingga masih terdapat surplus Rp1,98 triliun.

Pendapatan terbesar masih berasal dari Transfer ke Daerah, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tumbuh berkat inovasi pemungutan pajak dan digitalisasi layanan publik.

“Untuk memperkuat kemandirian fiskal, PAD di Sulawesi Tengah harus terus ditingkatkan,” tegas Teddy.

Baca juga: Kepala Kanwil DPJb Sulteng Apresiasi Mahasiswa Kritisi Penyaluran BBM Subsidi

Ia menyebutkan, belanja daerah juga mulai progresif, terutama di triwulan III tahun ini.

“Realisasi belanja modal meningkat seiring percepatan proyek fisik, termasuk pembangunan jalan penghubung antarwilayah dan revitalisasi fasilitas kesehatan,” jelas Teddy.

Secara keseluruhan, Teddy menilai arah kinerja ekonomi dan fiskal Sulawesi Tengah tetap positif.

“APBN dan APBD berfungsi optimal sebagai instrumen stabilisasi ekonomi dan pemerataan pembangunan,” ujarnya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat.

“Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan, mampu menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Teddy.(*)