Gubernur Sulteng Terima Aspirasi Mahasiswa, Janji Perkuat Tata Kelola Sumber Daya Alam

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima massa aksi dari Forum Mahasiswa Peduli Sulawesi Tengah (FMPST) di halaman Masjid Al-Mujahidin, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (3/11/2025) sore.

Pertemuan yang berlangsung usai salat Magrib itu diwarnai suasana dialogis dan terbuka. 

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pembenahan tata kelola sumber daya alam, penyelesaian persoalan agraria, evaluasi program sosial, hingga perbaikan formula pendapatan daerah.

Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap isu-isu pembangunan di Sulawesi Tengah. 

Baca juga: Nelayan di Morowali Hilang Usai Memancing, Tim SAR Gabungan Sisir Perairan Umpanga

Ia menegaskan, pemerintah daerah selalu terbuka terhadap kritik dan masukan yang bersifat membangun.

“Saya menyampaikan terima kasih atas perhatian dan aspirasi teman-teman mahasiswa. Apa yang disuarakan hari ini menjadi masukan penting bagi kami untuk memperkuat langkah-langkah kebijakan pemerintah daerah,” ujar Anwar Hafid.

Dalam dialog itu, Gubernur menjelaskan bahwa Pemprov Sulteng telah membentuk Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria untuk menelusuri dan memfasilitasi berbagai persoalan lahan melalui jalur musyawarah. 

Baca juga: Dugaan Penyimpangan Keuangan di PDAM Uwe Lino, Kejari Donggala Mulai Lakukan Pemeriksaan

Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen mengedepankan keadilan dan keterbukaan dalam setiap penyelesaian masalah.

Selain itu, Gubernur menyebutkan bahwa pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait guna menata kembali tata kelola sumber daya alam serta mencegah praktik yang tidak sesuai ketentuan peraturan.

Terkait program sosial dari pemerintah pusat, Anwar Hafid menekankan pentingnya sinergi agar pelaksanaannya tepat sasaran. 

Baca juga: Temukan Dugaan Penyimpangan Rp5 Miliar di PDAM Uwe Lino, Inspektorat Donggala Laporkan ke Kejaksaan

Ia juga menyinggung perjuangan pemerintah daerah untuk memperoleh formula Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih adil antara daerah penghasil dan pusat.