Awal Mula Program Gizi Gratis: Dibentuk Jokowi, Dikelola Prabowo, Kini Hadapi Kasus Keracunan Massal

TRIBUNPALU.COM - Program unggulan Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi sorotan. 

Hal ini menyusul karena adanya lonjakan drastis kasus Keracunan Makanan program MBG di kalangan siswa sekolah.

Berdasarkan data internal BGN, tercatat 4.711 kasus keracunan di berbagai daerah Indonesia antara Januari hingga 22 September 2025.

Sebagian besar kasus menimpa penerima manfaat program MBG.

Namun, skala krisis jauh lebih besar menurut data lintas instansi yang disampaikan Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari.

Ia melaporkan adanya lebih dari 5.000 siswa yang menjadi korban keracunan.

“(Data) dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025,” ujar Qodari di Istana, Jakarta, Senin (22/9/2025), dikutip Bangkapos.com dari Kompas.com.

Puncak krisis terjadi pada bulan September 2025, yang mencatatkan setidaknya 2.210 korban keracunan MBG, dengan Wilayah II mencatat kasus terbanyak (2.606 kasus).

Dampak terparah terlihat di Kabupaten Bandung Barat.

Bupati Jeje Ritchie Ismail menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) menyusul keracunan massal yang menyerang sekitar 900 siswa di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas hingga 26 September 2025.

Menanggapi ancaman terhadap program nasional ini, Badan Gizi Nasional (BGN) segera mengambil langkah cepat dengan membentuk dua tim investigasi untuk menyelidiki kasus keracunan MBG.

Baca juga: Sinopsis Film Air Mata di Ujung Sajadah 2, Perebutan Hak Asuh Anak, Tayang 23 Oktober 2025

Pembentukan tim ini bertujuan memastikan akuntabilitas dan menemukan akar masalah kontaminasi dalam rantai pasok makanan.

Tim investigasi pertama berada di bawah Deputi Pemantauan dan Pengawasan (Tawas). Tim ini bersifat gabungan, bekerja sama dengan Polri, BIN, Dinas Kesehatan, BPOM, dan pemerintah daerah setempat.

Kerjasama dengan Polri dan BIN mengindikasikan bahwa investigasi tidak hanya berfokus pada kualitas makanan, tetapi juga potensi pelanggaran hukum atau sabotase.

Tim investigasi kedua dibentuk secara independen, melibatkan para ahli profesional, termasuk ahli kimia, ahli farmasi, dan juru masak (chef).

Tim ini bertugas mengidentifikasi penyebab keracunan dari aspek ilmiah dan teknis pengolahan menu.

Awal Mula Program Gizi Gratis 

BGN lahir diera Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang masa akhir jabatannya pada Oktober 2024.

Badan baru di pemerintahan tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang telah diundangkan pada 15 Agustus 2024.

Pejabat Kepala BGN pertama adalah Prof Dadan Hindayana.

Dadan dilantik langsung oleh Presiden Jokowi bersamaan pelantikan sejumlah pejabat baru di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 83 Tahun 2024, Badan Gizi Nasional mempunyai tugas sebagai berikut.

"Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional," bunyi Pasal 1 ayat 1 perpres tersebut.

Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, satu di antara tugas BGN adalah menangani program MBG.

MBG adalah salah satu program unggulan yang digaungkan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Makan gratis ini merupakan janji Prabowo-Gibran saat kampanye Pilpres 2024.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Minggu 28 September 2025 di Sulawesi Tengah, 4 Wilayah Diguyur Hujan Ringan

BGN bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Lembaga ini terdiri atas pengarahan dan pelaksana. Pengarahan akan dipimpin oleh Ketua, sementara pelaksana dipimpin oleh Kepala.

Pasal 4 Perpres itu menjelaskan bahwa lembaga ini memiliki fungsi untuk koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan gizi nasional.

Adapun sasaran dari BGN adalah pemenuhan gizi terhadap peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. Selanjutnya, anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Alokasi Anggaran MBG

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menyedot anggaran cukup besar dalam APBN 2026, yakni mencapai Rp 335 triliun.

Menurut Dadan, semula pemerintah hanya mengalokasikan dana sebesar Rp 217 triliun pada pagu indikatif.

Namun, angka tersebut mengalami kenaikan menjadi Rp 268 triliun, plus tambahan Rp 50 triliun, setelah melalui pembahasan bersama DPR RI.

"Dengan total anggaran tahun 2026 untuk BGN sebesar Rp 268 triliun jadi kalau di nota keuangan kemarin disampaikan Rp 335 triliun maka yang Rp 67 triliun masuk dalam kategori stand by karena pagu anggaran yang resmi kami terima adalah Rp 268 triliun," jelas Dadan dikutip dari laman resmi BGN, Rabu (24/9/2025).

Hal ini ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.

Dadan memaparkan, anggaran BGN bersumber dari tiga fungsi utama, yaitu dari alokasi pendidikan sebesar Rp 223 triliun atau 83,4 persen, kedua dari alokasi kesehatan Rp 24,7 triliun atau 9,2 persen, dan alokasi ekonomi Rp 19,7 triliun atau 7,4 persen.

Jika dilihat dari jenis belanja, mayoritas dana BGN akan digunakan untuk pengadaan barang, khususnya penyediaan makanan bergizi.

Dari total Rp 268 triliun, sekitar 97,7 persen atau Rp 261 triliun diarahkan untuk belanja barang.

Adapun belanja pegawai hanya menyerap Rp 3,8 triliun (1,4 persen), dan belanja modal sebesar 0,9 persen.

"Kami tidak memperbanyak untuk modal, kami lebih banyak untuk belanja barang terutama untuk intervensi kepada penerima manfaat," ujar Dadan.

Ia menambahkan, bila dilihat dari klasifikasi operasional, anggaran operasional BGN hanya 2,9 persen atau Rp 7,7 triliun.

Selebihnya, 97,1 persen dialokasikan untuk kegiatan non-operasional yang lebih fokus pada intervensi gizi.

Baca juga: 50 KK Terdampak Banjir di Parigi, BPBD Imbau Warga Tetap Waspada

Dadan membeberkan bahwa anggaran untuk program MBG untuk tahun ini juga bakal terus mengalami kenaikan hingga tutup tahun 2025.

Ia mencontohkan, sampai dengan Agustus 2025, BGN ditargetkan bisa menghabiskan anggaran sebesar Rp 9 triliun, namun jumlah serapan anggaran terpakai jauh melampaui target, yakni Rp 13,2 triliun.

"Ini adalah tren penyerapan anggaran yang akan terjadi di 2025. Jadi kami melihat Agustus, kami targetkan Rp 9 triliun terserap," ungkap Dadan.

Lalu pada September ini, Presiden Prabowo menargetkan serapan anggaran untuk pendanaan MBG sudah mencapai Rp 19 triliun.

Dadan bilang, target itu juga diperkirakan bakal tercapai.

"Alhamdulillah hari ini, kita sudah bisa menyerap Rp 13,2 triliun. Artinya sudah melampaui target. Di bulan September, kami targetkan (penyerapan anggaran) Rp 19 triliun, mudah-mudahan juga terlampaui," ucap Dadan.

Dadan menjelaskan proyeksi penyerapan anggaran hingga akhir tahun, yakni Rp 37 triliun pada Oktober, Rp 59,5 triliun pada November, dan Rp 76,4 triliun pada Desember.

Dengan alokasi anggaran MBG sebesar Rp 52 triliun pada 2025, BGN memperkirakan akan membutuhkan tambahan sekitar Rp 24 triliun untuk mendukung penuh intervensi program tersebut.

Apa Itu MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk Indonesia Emas 2045.

Program MBG dimulai sejak 6 Januari 2025 dengan tujuan memenuhi kebutuhan gizi peserta didik pada jenjang PAUD hingga SMA/SMK dan SLB di seluruh Indonesia untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kompetitif demi mendukung visi Generasi Emas 2045.

Tujuannya untuk meningkatkan gizi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta mengatasi stunting dan kemiskinan.

Program ini melibatkan UMKM dan koperasi sebagai mitra penyedia makanan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Penerima manfaat utama adalah anak usia sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Program ini diimplementasikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Pemerintah mengajak UMKM dan koperasi untuk menjadi mitra penyedia makanan. 

Pendaftaran mitra dapat dilakukan melalui laman resmi Badan Gizi Nasional (BGN) di mitra.bgn.go.id. (*)

Sumber : Bangkapos.com/Tribunnews.com