Luhut Santai Walau Ditolak Menkeu Purbaya, Tegaskan Family Office Tak Gunakan Dana Negara

Luhut mengklaim bahwa pembiayaan proyek yang ia usulkan sejak menjabat Menko Marves tersebut memang tidak pernah direncanakan dari kas negara.

Editor: Lisna Ali
Kolase Tribunnews/Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden
PROYEK FAMILY OFFICE - Luhut mengklaim bahwa pembiayaan proyek Family Office memang tidak pernah direncanakan dari kas negara. 

TRIBUNPALU.COM - Proyek pendirian Family Office di Indonesia ramai dibahas.

Hal ini menyusul penegasan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai inisiatif tersebut.

Merespons penolakan alokasi dana APBN tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan tidak ada masalah.

Luhut mengklaim bahwa pembiayaan proyek yang ia usulkan sejak menjabat Menko Marves tersebut memang tidak pernah direncanakan dari kas negara.

"Ya memang enggak ada yang mau dibiayain [menggunakan APBN]," kata Luhut saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025) dikutip dari Tribunnews.

Baca juga: Family Office Luhut Tolak Dibiayai Purbaya, Apa Konsepnya yang Bikin Menkeu Tak Paham?

Ia menjelaskan skema pendanaan proyek Family Office akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang terlibat di dalamnya.

"Yang biayain dia sendiri karena orang dia yang taruh duitnya di situ," jelas Luhut.

Family Office sendiri adalah firma penasihat yang bertujuan mengelola kekayaan individu atau keluarga ultra-kaya (UHNWI).

Tujuan utama dari pendiriannya adalah untuk menarik investasi asing langsung ke sektor-sektor riil di Indonesia.

Luhut mengklaim saat ini pihaknya tengah intensif menyiapkan regulasi yang dibutuhkan untuk menaungi operasional Family Office.

Ia menyebutkan sudah banyak pihak, termasuk dari Singapura dan Tiongkok, yang menyatakan minatnya untuk membangun Family Office di lokasi rencana awal, yakni Bali.

"Dari mana aja. Sekarang Singapura mereka capek juga mungkin taruh sana. Di Tiongkok, mereka pikir-pikir kenapa bisa nggak di Indonesia, dan seluruhnya. Banyak sekali," ucap Luhut.

Selain itu, Luhut juga telah mengusulkan agar Presiden mempertimbangkan penetapan seluruh wilayah Bali sebagai zona ekonomi spesial, meski hal ini masih dalam proses penimbangan.

Penolakan Menkeu Purbaya

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan mengalokasikan dana APBN untuk pembangunan Family Office, meski mendukungnya.

Purbaya mengaku belum mengetahui seperti apa konsep Family Office yang akan dibangun di Bali itu meski sering mendengar Luhut membahasnya.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved