Luhut Santai Walau Ditolak Menkeu Purbaya, Tegaskan Family Office Tak Gunakan Dana Negara

"Biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana," tegas Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, dikutip Kompas.com, Selasa (14/10/2025).

"Enggak, saya enggak terlibat. Kalau mau (bangun), saya doainlah. Saya belum terlalu ngerti konsenya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Tapi, saya belum pernah lihat, apa sih konsepnya," imbuhnya.

Purbaya menekankan, APBN difokuskan untuk mendanai program-program yang bisa berdampak pada ekonomi luas.

Artinya, pembangunan Family Office bukan menjadi prioritas APBN,

"Saya fokus. Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan enggak ada yang bocor," pungkas Purbaya. 

Baca juga: Pemprov Sulteng dan Puspomad Tingkatkan Koordinasi Demi Keamanan Wilayah

Wacana Family Office oleh Luhut Era Jokowi

Sebagai informasi, gagasan soal Family Office dilontarkan Luhut saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Wacana itu ia sampaikan kepada para delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada pertengahan Mei 2024.

“Kami dorong Bali ini menjadi hub (pusat) untuk Family Office seperti di Hong Kong dan Singapura,” kata Luhut di sela acara WWF, Sabtu (18/5/2024).

Pada Juli 2024, Luhut mengeklaim sudah ada beberapa konglomerat asing yang berminat mendaftar program Family Office untuk menginvestasikan dana di Bali.

Kemudian, gagasan ini kembali dilontarkan Luhut baru-baru ini.

Luhut bilang, pemerintah tengah mempercepat pembentukan Family Office agar dapat rampung pada akhir tahun ini. 

Namun, pembentukan Family Office di Bali masih menunggu keputusan dari Presiden Prabowo Subianto.(*)

Artikel telah tayang di Tribunnews.com