Cek Sekarang! Ini Daftar Instansi yang Sudah Terbitkan SK PPPK Paruh Waktu 2025, Daerahmu Termasuk?

TRIBUNPALU.COM - Proses penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan PPPK Paruh Waktu 2025 terus berlanjut di awal November ini. 

Banyak honorer masih menanti kepastian jadwal penerbitan SK mereka.

Namun, di tengah penantian tersebut, sejumlah instansi telah merilis kabar gembira.

Beberapa pemerintah daerah dan instansi pusat dikonfirmasi sudah mencetak SK dan bahkan melakukan pelantikan.

Hal ini memberikan kepastian status bagi ribuan peserta yang telah lulus. 

Kabar instansi yang sudah menerbitkan SK tersebar luas.

Daerah di Jawa Timur Bojonegoro, Jombang, Madiun dan Kalimantan (Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Bontang, Hulu Sungai Tengah) mendominasi daftar.

Beberapa instansi pusat dan provinsi lain seperti RRI, Kementerian Hukum RI, Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan BKN Banjarbaru juga telah menyelesaikan proses ini.

Lantas, instansi mana saja yang sudah menerbitkan atau mencetak SK PPPK Paruh Waktu 2025? Berikut ini dia daftarnya.

Baca juga: Kapan PPPK Paruh Waktu 2025 Mulai Bekerja? Simak Tahapannya Dari BKN

Daftar Instansi yang Sudah Terbitkan SK

Daftar instansi pemerintah yang sudah menerbitkan atau mencetak SK PPPK paruh waktu 2025:

1. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
2. Pemerintah Kota Probolinggo
3. Pemerintah Kabupaten Sumenep
4. Pemerintah Kabupaten Jombang
5. Pemerintah Kabupaten Madiun
6. Pemerintah Kabupaten Ngawi
7. Pemerintah Kabupaten Pacitan
8. Pemerintah Kabupaten Pamekasan
9. Pemerintah Provinsi Kalimatan Tengah
10. Pemerintah Kabupaten Waringin Barat
11. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
12. Pemerintah Kota Bontang
13. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
14. Pemerintah Kabupaten Murung Raya
15. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
16. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
17. Pemerintah Kabupaten Kota Baru
18. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
19. Pemerintah Kabupaten Supiori
20. Pemerintah Kabupaten Paniai
21. Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah
22. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
23. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
24. Pemerintah Kabupaten Tapin
25. Pemerintah Kabupaten Tabalong
26. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
27. Pemerintah Kabupaten Paser
28. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
29. Pemerintah Kota Balikpapan
30. Pemerintah Kabupaten Bontang
31. Pemerintah Kota Tarakan
32. Pemerintah Kabupaten Balangan
33. Pemerintah Kabupaten Tanah Bambu.
34. Pemerintah Provinsi Gorontalo
35. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
36. Pemerintah Kota Bontang
37. RRI
38. Kementerian Hukum RI
39. Pemerintah Kota Serang
40. Pemerintah Kabupaten Bengkayang
41. Pemerintah Kabupaten Banjarbaru
42. Pemerintah Kota Bandung
43. BKN Banjarbaru.

Keuntungan PPPK Paruh Waktu

Apa saja keuntungan menjadi PPPK paruh waktu 2025. Simak ulasan di bawah ini.

1.Status Kepegawaian Resmi

Nah khusus untuk para honorer yang masuk jadi PPPK paruh waktu 2025, akan Nomor Induk PPPK (NIPPPK), yang menandai status resmi sebagai bagian dari ASN. Legalitas ini memberi kepastian hukum sekaligus perlindungan formal dari pemerintah.

2. Mendapat Gaji dan Fasilitas

Bukan itu saja, para PPPK paruh waktu juga akan mendapatkan gaji.