Polda Sulteng Apresiasi Gubernur dan Wali Kota Palu Tangani Massa Aksi

TRIBUNPALU.COM, PALU – Polda Sulawesi Tengah menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulteng Anwar Hafid dan Wali Kota Palu Hadianto Rasyid atas kehadiran mereka menemui langsung massa aksi unjuk rasa, Senin (1/9/2025).

Aksi tersebut berlangsung di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Jl Samratulangi, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

Kehadiran dua pimpinan daerah itu menuai pujian dari berbagai pihak, termasuk dari jajaran kepolisian, karena dinilai menunjukkan sikap terbuka dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Baca juga: Dekatkan Layanan, BPJS Kesehatan Palu Sasar Pondok Pesantren Alkhairaat Siniu

Kepala Bidang Humas Polda Sulteng, AKBP Sugeng Lestari menilai langkah Gubernur dan Wali Kota merupakan bentuk nyata dari kepemimpinan yang mau mendengar suara rakyat secara langsung, tanpa perantara.

“Kita juga sangat bangga, semua pejabat yang berkompeten hadir, terlebih Gubernur Sulteng bersama Wali Kota Palu. Walau dalam kondisi hujan, kita tetap sama-sama duduk mendengarkan aspirasi,” ujar AKBP Sugeng Lestari kepada TribunPalu.com, Selasa (2/9/2025).

Menurutnya, keterlibatan langsung para kepala daerah dalam aksi damai ini memberikan pesan kuat kepada masyarakat bahwa pemerintah tidak anti-kritik dan siap menerima masukan.

Baca juga: Perkuat Fungsi Lembaga Dan Evaluasi Aspirasi, Bawaslu Donggala Gelar Rapat

Selain itu, kehadiran Gubernur dan Wali Kota juga berperan besar dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama unjuk rasa.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh massa aksi yang telah menyampaikan aspirasinya secara tertib dan damai. Ini adalah contoh baik bagi demokrasi kita,” tambah AKBP Sugeng Lestari.

Berikut adalah ringkasan mengenai konteks dan isu-isu yang memicu demonstrasi saat ini:

Isu Utama yang Memicu Protes

Kenaikan Tunjangan Anggota DPR: Salah satu isu yang paling sensitif dan memicu kemarahan publik adalah rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang dianggap sangat besar, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. 

Pernyataan dan tingkah laku sebagian anggota dewan yang dianggap tidak peka juga menjadi bahan bakar bagi demonstrasi.

Masalah Ketenagakerjaan: Aksi demonstrasi yang melibatkan buruh menyoroti beberapa tuntutan, seperti:

Penghapusan sistem kerja alih daya (outsourcing).

Kenaikan upah minimum.

Penghentian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Penolakan terhadap undang-undang atau kebijakan yang dianggap merugikan pekerja, termasuk UU Cipta Kerja.

Keadilan Sosial dan Penegakan Hukum: Demonstrasi juga dipicu oleh tuntutan terhadap penegakan hukum yang lebih adil dan transparan.

Kasus-kasus dugaan korupsi, kekerasan oleh aparat, serta ketidakadilan dalam proses peradilan menjadi isu yang sering diangkat oleh para demonstran.

Kebijakan Pemerintah yang Kontroversial: Berbagai kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dianggap merugikan masyarakat sering kali menjadi alasan utama demo.

Contohnya termasuk rencana revisi UU Minerba atau kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan reforma agraria.

Kronologi dan Dampak

Aktor Aksi: Demonstrasi ini didominasi oleh mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil yang bersatu menyuarakan aspirasi.

Mereka melakukan aksi damai di berbagai lokasi strategis, seperti depan Gedung DPR/MPR, kantor-kantor pemerintahan, dan jalan-jalan utama.

Perkembangan: Awalnya, aksi demonstrasi sering kali berlangsung damai dengan orasi dan pembentangan spanduk. 

Namun, dalam beberapa kasus, terjadi kericuhan dan bentrokan dengan aparat keamanan.

Hal ini seringkali berawal dari provokasi atau ketegangan yang meningkat, yang berujung pada pelemparan batu, pembakaran, dan penggunaan gas air mata atau water cannon oleh polisi.

Dampak: Kerusuhan yang terjadi telah menyebabkan kerusakan fasilitas umum, seperti pembakaran gedung DPRD di beberapa daerah. 

Selain itu, korban jiwa dan luka-luka juga dilaporkan, termasuk dari pihak demonstran, aparat keamanan, maupun jurnalis. Akibatnya, beberapa layanan publik seperti transportasi KRL dan jalan tol sempat terganggu.

Demonstrasi ini menjadi cerminan dari akumulasi kekecewaan dan kemarahan publik terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia.

Para pengamat politik dan tokoh masyarakat, termasuk mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menilai bahwa aksi protes ini adalah akibat dari komunikasi yang buruk antara pemerintah, DPR, dan rakyat.

Mereka menekankan pentingnya pemerintah dan lembaga legislatif untuk berbenah dan mendengarkan aspirasi masyarakat.(*)