BALAS: Program MBG Gagal, Pemerintahan Prabowo-Gibran Ciptakan Kekacauan

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU - Barisan Lawan Sistem (BALAS) menggelar aksi di depan Kantor DPRD Sulteng, Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Senin (20/10/2025).

Aksi itu digelar untuk memperingati satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Aksi itu diikuti sekitar 40 orang dari organisasi mahasiswa dan organisasi masyarakat dan pergerakan.

BALAS menyatakan bahwa rezim ini telah gagal total dan justru menciptakan kekacauan.

Baca juga: Bangunan Rp189 Juta Mubazir, DPRD Sigi Temukan Rumah Pakan Tak Difungsikan

Perwakilan Perempuan Mahardika Palu, Stevi Papuling mengatakan bahwa situasi negara saat ini sangat militeristik, kebijakan yang dipaksakan serta diskriminatif.

"Melalui aksi massa hari ini, kami menegaskan penolakan keras terhadap berbagai kebijakan yang fasis, anti-rakyat, dan hanya menguntungkan oligarki.

Program prioritas pemerintahan saat ini yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), terbukti bukan solusi gizi, melainkan "Makan Beracun Nir Gizi" dan sarang korupsi," kata Stevi kepada TribunPalu.com, Senin (20/10/2025).

Menurutnya, perampasan anggaran yang dipakai untuk Program MBG sebesar Rp.71 Triliun dari anggaran pendidikan sangat tidak rasional.

Baca juga: Kode Redeem FC Mobile Terbaru Selasa 21 Oktober 2025, Klaim Semua Hadiah Gratis

"Dana ini seharusnya dialokasikan untuk mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta meningkatkan kesejahteraan guru honorer, bukan untuk proyek ambisius yang tidak merata," tegasnya.

Ia menilai penarikan anggaran tersebut justru akan menjadi beban bagi rakyat dan berpotensi menciptakan cadangan utang yang sangat besar yang akan ditanggung oleh generasi mendatang tanpa transparansi yang jelas.

Lebih lanjut, Stevi menyebut kasus keracunan yang diduga akibat program MBG adalah kejahatan terstruktur.

"Kami mendesak agar pemerintah mengusut tuntas dan mempidanakan penanggung jawab MBG yang telah menyebabkan keracunan pada anak-anak," jelas Stevi.

Baca juga: Rusti Tompo Reses di Pantoloan Boya Palu, Janjikan Bantuan untuk Nelayan dan Pasar Murah Ramadan

Praktik penyelenggaraan makanan yang tidak higienis dan dikelola oleh pihak non-ahli gizi adalah pelanggaran serius terhadap UU Perlindungan Konsumen dan Pangan.

Ia juga mengatakan pemerintahan saat ini telah menjadi motor utama dalam perampasan lahan yang masif terhadap masyarakat adat, perempuan dan petani.

"Kita sedang melihat janji palsu lapangan kerja dan krisis agraria di Sulteng." ujarnya.(*)