Yayasan Matahari Bangsa Tanam Mangrove dan Gelar Konsultasi Hukum Gratis di Desa Pomolulu Donggala

TRIBUNPALU.COM, PALU - Eksploitasi sumber daya alam seolah tak terbendung.

Hal itu ditunjang kebijakan pemerintah yang terlalu memberikan ruang terhadap perusahan untuk melakukan eksploitasi dengan tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.

Hal yang sama juga terjadi di beberapa titik Kabupaten Donggala, khususnya di Kecamatan Balaesang Tanjung.

Aktivitas eksploitasi itu terlihat jelas dengan menggundulnya beberapa kawasan hutan di Desa Pomolulu.

Untuk mengantisipasi kerusakan lebih jauh serta memberikan kesadaran terhadap pentingnya menjaga ekosistem kawasan pesisir, Yayasan Matahari Bangsa menggelar Konsultasi Hukum Gratis dan Penanaman Mangrove di kecamatan tersebut.

Baca juga: Durian Montong dan Lalampa Toboli Dapat Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal di FTT 2025

Kegiatan itu terlaksana selama tiga hari, Jumat-Minggu, 21-23 November 2025.

Penanaman 400 bibit mangrove berlangsung di sepanjang garis pantai Desa Pomolulu. 

Penanaman bibit mangrove sebagai upaya jangka panjang untuk melestarikan lingkungan wilayah setempat.

Kehadiran mangrove diharapkan mampu memperkuat ekosistem pesisir dan memberikan perlindungan alami bagi pemukiman penduduk yang berada dekat dengan laut.

Sementara dalam konsultasi hukum gratis, sejumlah warga memanfaatkan sesi itu untuk berdiskusi berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Mulai dari administrasi pertanahan, bantuan sosial, hingga masalah-masalah lingkungan yang terjadi.

Konsultasi berlangsung interaktif dan warga terlihat antusias menyampaikan kasus mereka untuk mendapatkan arahan hukum yang tepat.

Pada saat sesi konsultasi berlangsung, masyarakat juga menyampaikan sejumlah aspirasi penting kepada tim Yayasan Matahari Bangsa.

Warga berharap agar Pemerintah Kabupaten Donggala memberikan perhatian serius terhadap sosial dan lingkungan masyarakat di Desa Pomolulu atas kehadiran perusahaan.

Warga menyoroti ruas jalan sebagai kebutuhan yang paling mendesak.

Jalan penghubung antardesa yang rusak dan sulit dilalui telah lama menghambat aktivitas sosial, ekonomi, serta pendidikan masyarakat setempat.

Warga berharap pemerintah dan pihak perusahaan dapat berkolaborasi dalam menyediakan solusi konkret dan berkelanjutan.

Pendiri Yayasan Matahari Bangsa Natsir Said juga menyoroti masifnya aktivitas eksploitatif sumber daya alam yang terjadi bahkan sampai di pelosok desa.

"Dibutuhkan kesadaran kolektif masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan dari massifnya gempuran eksploitasi perusahaan yang beroperasi,"ujarnya saat menjadi narasumber konsultasi hukum gratis di Desa Pomolulu, Minggu (23/11/2025).

Baca juga: HUT ke-80 Komlekad, Komlekdam Palaka Wira Bagi Hadiah dan Makan Bersama Prajurit di Kota Palu

Warga Desa Pomolulu Ahmad berterima kasihnya atas kedatangan Yayasan Matahari Bangsa.

Ia menilai, kegiatan itu bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara warga dengan pihak luar yang peduli pada kemajuan desa.

“Kedatangan Yayasan Matahari Bangsa menjadi awal yang baik untuk bekerja sama dalam penyelesaian masalah-masalah di desa ini. Kami berharap yayasan ini bisa terus menjadi partner dalam membangun Desa Pomolulu,” ujarnya.

Direktur Yayasan Matahari Bangsa Jasrin juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Pomolulu karena telah menyambut rombongannya dengan hangat.

"Kami berharap hubungan ini dapat terus berlanjut sampai ke tahap-tahap yang lebih kongkrit dalam menjembatani pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui program-program yang akan datang," pungkas Jasrin.(*)