Tak lama kemudian, EA berangkat ke Jakarta di tanggal 26 September 2025 untuk melakukan medical check up.
Di hadapan ratusan PPPK yang mengikuti kegiatan, Hadianto secara tegas meminta ASN yang terlambat untuk maju ke depan barisan.
Kapolsek Kintom AKP Muh Zulfikar mengatakan kebakaran pertama kali diketahui saksi bernama Rahmad.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Palu Dapil Palu Utara–Tawaeli, Vivi Irade, saat dikonfirmasi TribunPalu.com, Kamis (22/1/2026).
Rapat itu berlangsung di Ruang Kerja Sekprov, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Tengah.
Perjalanan dimulai dari markas Disdamkarmat di Jl Urip Sumoharjo, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk.
Penandatanganan berlangsung di Rumah Makan Borobudur, Jl Juanda, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Sulawesi Tengah.
Pantauan TribunPalu.com, Kamis (22/1/2026) kondisinya tak ada perawatan dari instansi terkait.
Bupati Vera menyampaikan apresiasi atas perjuangan masyarakat yang menuntut kapal PT PELNI kembali beroperasi di Pelabuhan Donggala.
Purbaya meyakini bahwa pelemahan rupiah tidak akan menyebabkan krisis ekonomi karena fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat.
Rupiah bergerak menguat 7 poin atau sekitar 0,04 persen, menjadi Rp16.929 per dolar AS, dari posisi sebelumnya.
Pada tahun 2026, Dinsos Kota Palu menargetkan sebanyak 700 pekerja disabilitas terlindungi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Api dilaporkan menjalar ke salah satu rumah. Lalu, merembet ke pohon sagu di sekitar rumah warga.
Keduanya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Palu setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan pidana.
Pantauan TribunPalu.com, ratusan massa aksi menggelar unjuk rasa di empat titik.
Dalam pernyataan yang dibagikan melalui media sosial X, Kemenlu menyampaikan bahwa Indonesia menyambut positif.
Langkah tersebut dilakukan untuk memprioritaskan kepentingan daerah penghasil sekaligus mendorong percepatan pembangunan.
Pentingnya sinergi dan kolaborasi antara FKUB, Kementerian Agama (Kemenag), serta pemerintah daerah.
Setiap kloter diisi dua petugas, hal ini disebabkan penyesuaian kuota jemaah haji yang berdampak pada skema layanan PHD.
Muchlis Aseng, mengatakan pengurangan kuota PHD seiring berkurangnya kuota jemaah haji.