Aulia Hakim Dukung Pembentukan Satgas Kemiskinan Sulteng: Langkah Nyata Dibutuhkan

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Aktivis sosial dan Lingkungan sekaligus tokoh pemuda Sulawesi Tengah, Aulia Hakim, menyoroti isu kemiskinan yang mencuat di momentum peringatan 80 tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 

Menurutnya, problem kemiskinan menjadi inti dari makna kemerdekaan yang sejati bagi setiap individu.

“Isu pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tengah seharusnya dibahas secara berkelanjutan dan menjadi prioritas pemerintahan saat ini,” kata Aulia Hakim, Minggu (17/8/2025).

Baca juga: Derap Langkah Paskibraka Siniu Parimo Sulteng Guncang Lumpur, Kibarkan Merah Putih dengan Gagah

Sebelumnya, dalam kegiatan dialog pariwisata pada 5 Agustus 2025, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyebut angka kemiskinan di Sulteng mencapai 10,92 persen, turun 0,12 persen dibanding 2024 yang sebesar 11,04 persen. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin di Sulteng mencapai 356.190 jiwa.

Menurut data Dinas Sosial Sulteng pada 2024, kemiskinan di wilayah pedesaan masih relatif tinggi, yakni 12,93 persen sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya 12,90 persen. 

Sementara di wilayah perkotaan, angka kemiskinan turun dari 7,34 persen menjadi 6,98 persen.

“Ini harus menjadi perhatian serius Gubernur Anwar Hafid. Masyarakat pedesaan masih hidup dalam bayang-bayang kemiskinan, padahal aktivitas industrialisasi justru banyak terjadi di desa, baik sektor tambang, migas, maupun perkebunan sawit dan kelapa. Masyarakat desa hanya menjadi objek eksploitasi sumber daya alam tanpa merasakan keadilan,” tegas Aulia Hakim.

Baca juga: Parimo, Donggala dan Banggai Catat Jumlah Penduduk Miskin Tertinggi di Sulteng

Ia menilai tantangan utama Anwar Hafid adalah mengeluarkan masyarakat Sulteng dari paradoks ekonomi, di mana sumber daya alam telah diekstraksi dan menghasilkan nilai lebih, tetapi manfaatnya belum dirasakan secara merata, khususnya di pedesaan yang hanya mengandalkan alat produksi swadaya.

Aulia Hakim juga mengingatkan komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem hingga nol persen dalam waktu sesingkat-singkatnya. 

Pemerintah pusat telah membentuk sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar program penanggulangan kemiskinan dan penguatan pendidikan lebih tepat sasaran.

“Di Sulawesi Tengah, upaya pengentasan kemiskinan sudah dimulai lewat program unggulan pemerintah pusat seperti pembangunan Sekolah Rakyat di beberapa daerah, termasuk Tojo Una-una dan Banggai Kepulauan, serta pembentukan Koperasi Merah Putih. Tapi itu tidak boleh berhenti di situ. Pemberdayaan ekonomi dan sosial harus berkelanjutan,” jelasnya.

Aulia mendukung usulan Wakil Ketua II DPRD Sulteng, Syarifudin Hafid yang mendorong pembentukan Satgas Percepatan Pengentasan Kemiskinan Sulteng. 

Menurutnya, langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Baca juga: 356 Ribu Warga di Sulteng Masih Miskin, Tiga Kabupaten Catat Angka Tertinggi Penerima DTKS