Cara Pemda Banggai Naikkan PBB agar Tak Bergejolak

Seorang warga Bungin Timur mengakui, kenaikan PBB P2 tanah dan bangunannya tak sampai 10 persen. Ini masih sangat wajar. 

Anggota Komisi III DPRD Banggai, Syafrudin Husain menjelaskan, kenaikan NJOP dan PBB menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah jadi acuan daerah.

“Bukan semata-mata kebijakan Pemda,” terangnya. (*)