PGRI Usulkan Dana Publik untuk Pendidikan Berkualitas, Sekdaprov Sulteng Dukung

TRIBUNPALU.COM, PALU – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengusulkan agar pemerintah daerah mengalokasikan dana publik dari APBD untuk mendukung pendidikan berkualitas di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Usulan itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI, Prof Dr Unifah Rosyidi, saat melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulteng, Novalina, di ruang kerja Sekdaprov, Selasa (19/8/2025).

Dalam audiensi yang turut dihadiri Ketua PGRI Sulteng Syam Zaini dan Sekretaris Dinas Pendidikan Sulteng Dr Asrul, PGRI mengangkat konsep Go Public Fund Education Campaign 2025.

Program ini mendorong komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran publik untuk pendidikan yang merata dan terjangkau.

Baca juga: Pemprov Sulteng Apresiasi BCA Fasilitasi Sertifikasi Halal untuk UMKM Lokal

“Kita membutuhkan porsi dana publik dari APBD agar semua masyarakat bisa menikmati pendidikan berkualitas. Itu harapan PGRI,” kata Ketua PGRI Sulteng, Syam Zaini, Rabu (20/8/2025).

Usulan tersebut disambut positif oleh Sekda Novalina.

Ia mengatakan bahwa gagasan PGRI sejalan dengan visi Pemprov Sulteng melalui program BERANI Cerdas, yang fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan akses merata di seluruh wilayah.

“Kami sangat terbuka dan menyambut baik gagasan ini. Selama ini pun kami telah melakukan langkah-langkah yang sejalan dengan apa yang disampaikan PGRI,” ujar Novalina melalui keterangan yang disampaikan Syam.

Dalam pertemuan tersebut, Novalina juga menyampaikan bahwa Pemprov Sulteng tengah menggagas program wajib belajar 13 tahun, dimulai dari PAUD hingga SMA, sebagai bentuk komitmen meningkatkan standar pendidikan.

Baca juga: Babussalam Tours Raih Penghargaan Hotel Makkah, Tawarkan Program Haji Khusus Plus Umrah Gratis

Selain soal pendanaan, PGRI juga menyoroti peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berbasis teknologi.

Syam Zaini menyarankan agar pelatihan guru tak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga dapat dilakukan secara daring agar lebih hemat anggaran dan menjangkau lebih banyak peserta.

“Dengan pelatihan daring, guru bisa mendapatkan sertifikat sesuai durasi pelatihan, mulai dari 35 hingga 70 jam. Ini penting untuk peningkatan angka kredit dan kualitas guru,” jelas Syam Zaini.

Apa Itu Wajib Belajar 13 Tahun?

Wajib Belajar 13 Tahun adalah program baru dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperluas jangkauan pendidikan wajib dari yang sebelumnya 9 tahun menjadi 13 tahun.

Program ini akan mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun ajaran 2025/2026.