Morowali Utara Hari Ini

Anwar Hafid Minta Validasi Data Kemiskinan Jadi Dasar Program Sinergi di Morowali Utara

Dalam arahannya, Anwar Hafid menyoroti angka kemiskinan di Sulawesi Tengah yang pada tahun 2024 masih berada di level 11 persen.

Editor: Fadhila Amalia
Ro Adpim Setdaprov Sulteng
PERTEMUAN - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, secara resmi membuka rapat kerja bersama Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Rabu (20/8/2025).  Pertemuan ini digelar untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam rangka mempercepat pembangunan serta menekan angka kemiskinan di wilayah tersebut. 

TRIBUNPALU.COM - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, secara resmi membuka rapat kerja bersama Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Rabu (20/8/2025). 

Pertemuan ini digelar untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam rangka mempercepat pembangunan serta menekan angka kemiskinan di wilayah tersebut.

Dalam arahannya, Anwar Hafid menyoroti angka kemiskinan di Sulawesi Tengah yang pada tahun 2024 masih berada di level 11 persen.

Ia menekankan pentingnya validasi data kemiskinan di Morowali Utara sebagai dasar utama kolaborasi melalui berbagai program yang dijalankan oleh Pemprov Sulteng.

Baca juga: Seleksi Terbuka Sekda Banggai Masuki Tahap Penulisan, Pemaparan Makalah, dan Wawancara

“Diperlukan kolaborasi semua pihak agar angka kemiskinan tersebut dapat ditekan,” tegas Anwar Hafid.

Ia mengingatkan bahwa data tunggal yang valid menjadi pondasi perencanaan bersama Pemprov Sulteng melalui Program 9 Berani.

Program ini terdiri dari Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Sejahtera, Berani Lancar, Berani Menyala, Berani Makmur, Berani Berkah, Berani Harmoni, dan Berani Berintegritas.

Sebagai contoh, Program Berani Cerdas memberikan bantuan pendidikan bagi siswa SMA, SMK, dan SLB, termasuk biaya praktik kerja industri hingga uji kompetensi.

Program ini telah menyalurkan beasiswa kepada lebih dari 7.153 mahasiswa yang lolos verifikasi.

Selain itu, Anwar Hafid mendorong Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk mendeklarasikan wajib belajar 13 tahun guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.

Sementara Program Berani Sehat memberikan jaminan kesehatan berbasis KTP Sulawesi Tengah.

Sejak April hingga Agustus 2025, Pemprov Sulteng telah mengalokasikan dana sebesar Rp33 miliar untuk membayar premi BPJS Kesehatan masyarakat. 

Program ini juga mencakup layanan kesehatan bagi warga yang tidak terdaftar BPJS, termasuk korban tindak kekerasan.

Baca juga: Propam Polresta Palu Periksa Senpi Personel, Cegah Penyalahgunaan dan Pastikan SOP Terpenuhi

Selain membahas program pembangunan, Anwar Hafid juga mengingatkan bahwa Sulawesi Tengah akan menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) IX tahun 2027.

Ia berharap Pemkab Morowali Utara bersama Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) dapat mempersiapkan para penggiat olahraga sejak dini.

“Rapat kerja ini diharapkan melahirkan kesepakatan program dengan payung hukum yang jelas, sehingga implementasinya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Rapat kerja ini merupakan rangkaian ketiga setelah sebelumnya digelar di Kabupaten Buol dan Morowali.

Baca juga: Petani Balinggi Jati Desak Pembangunan Tanggul Permanen, Sawah 150 Hektare Terancam Gagal Panen

Forum ini bertujuan menyatukan persepsi, memperkuat sinergi, dan mempercepat pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Angka dan Statistik Kemiskinan di Morowali Utara

Berdasarkan data dari lembaga terkait, persentase penduduk miskin di Kabupaten Morowali Utara mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, angkanya masih menjadi perhatian serius.

Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin mencapai 12,85 persen. Meskipun angkanya menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, persentase ini masih berada di atas rata-rata kemiskinan nasional.

Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan di Morowali Utara tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan kombinasi dari beberapa isu struktural:

Dampak Pertambangan Nikel: Meskipun industri nikel menciptakan lapangan kerja, dampaknya terhadap kemiskinan masyarakat lokal masih diperdebatkan.

Beberapa laporan menyebutkan bahwa aktivitas pertambangan telah merusak lingkungan, mencemari sumber air bersih, dan mengganggu mata pencaharian tradisional seperti pertanian dan perikanan.

Akibatnya, masyarakat kehilangan sumber penghasilan dan harus mengeluarkan biaya lebih untuk kebutuhan dasar.

Keterbatasan Akses dan Infrastruktur: Kurangnya infrastruktur yang memadai, terutama di wilayah pesisir dan pedalaman, membatasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pasar.

Hal ini membuat mereka sulit untuk meningkatkan taraf hidup dan keluar dari jerat kemiskinan.

Kerentanan Sektor Pertanian dan Perikanan: Mayoritas penduduk Morowali Utara bekerja sebagai petani dan nelayan.

Namun, mereka rentan terhadap perubahan musim yang tidak menentu, fluktuasi harga komoditas, dan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan.

Keterbatasan Akses Air Bersih: Pencemaran sungai akibat lumpur tambang menyebabkan warga kesulitan mendapatkan air bersih.

Mereka terpaksa membeli air dengan harga yang mahal, yang membebani pengeluaran rumah tangga dan memperburuk kondisi ekonomi.(*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved