Jelang Demo, Suasana di Kantor DPRD Banggai Sulteng Masih Sepi

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Alisan Lasande

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Aliansi Mahasiswa dan Rakyat akan menggelar demo di DPRD Banggai, Senin (1/9/2025). 

Kantor wakil rakyat ini terletak di Jl KH Samanhudi, Teluk Lalong, Luwuk, Sulawesi Tengah.

Pantauan TribunPalu.com, kantor DPRD Banggai masih sepi.

Baca juga: Disnakertrans Sulteng Gelar Pelatihan Magang, Libatkan Penyandang Disabilitas dan Non-Disabilitas

Hanya beberapa unit mobil terlihat. 

Informasi diterima TribunPalu.com, aksi demonstrasi mulai digelar pukul 13.00 Wita.

Rutenya, dimulai dari Universitas Tompotika (Untika) Luwuk di Jl Dewi Sartika, lalu Tugu Adipura.

Setelah itu, massa akan masuk ke kantor DPRD Banggai.

Dalam aksi, direncanakan mahasiswa fokus sembilan tuntutan.

Mulai dari menghapus tunjangan Anggota DPR RI hingga evaluasi kinerja DPRD Banggai. 

Baca juga: Reses di Desa Lebagu Parimo, Alfres Masboy Tonggiroh Serap Aspirasi Infrastruktur Dasar Warga

Aksi demonstrasi kali kedua digelar Aliansi Mahasiswa dan Rakyat setelah Kamis (28/8/2025).

Akhir-akhir ini, gelombang demonstrasi kembali terjadi di Indonesia dengan berbagai isu yang menjadi pemicu utama. Aksi protes ini tidak hanya berpusat di Jakarta, tetapi juga meluas ke berbagai kota besar lainnya di seluruh Indonesia.

Berikut adalah ringkasan mengenai konteks dan isu-isu yang memicu demonstrasi saat ini:

Isu Utama yang Memicu Protes

Kenaikan Tunjangan Anggota DPR: Salah satu isu yang paling sensitif dan memicu kemarahan publik adalah rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang dianggap sangat besar, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. 

Pernyataan dan tingkah laku sebagian anggota dewan yang dianggap tidak peka juga menjadi bahan bakar bagi demonstrasi.

Masalah Ketenagakerjaan: Aksi demonstrasi yang melibatkan buruh menyoroti beberapa tuntutan, seperti:

Penghapusan sistem kerja alih daya (outsourcing).

Kenaikan upah minimum.

Penghentian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Penolakan terhadap undang-undang atau kebijakan yang dianggap merugikan pekerja, termasuk UU Cipta Kerja.

Keadilan Sosial dan Penegakan Hukum: Demonstrasi juga dipicu oleh tuntutan terhadap penegakan hukum yang lebih adil dan transparan.

Kasus-kasus dugaan korupsi, kekerasan oleh aparat, serta ketidakadilan dalam proses peradilan menjadi isu yang sering diangkat oleh para demonstran.

Kebijakan Pemerintah yang Kontroversial: Berbagai kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dianggap merugikan masyarakat sering kali menjadi alasan utama demo.

Contohnya termasuk rencana revisi UU Minerba atau kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan reforma agraria.

Kronologi dan Dampak

Aktor Aksi: Demonstrasi ini didominasi oleh mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil yang bersatu menyuarakan aspirasi.

Mereka melakukan aksi damai di berbagai lokasi strategis, seperti depan Gedung DPR/MPR, kantor-kantor pemerintahan, dan jalan-jalan utama.

Perkembangan: Awalnya, aksi demonstrasi sering kali berlangsung damai dengan orasi dan pembentangan spanduk. 

Namun, dalam beberapa kasus, terjadi kericuhan dan bentrokan dengan aparat keamanan.

Hal ini seringkali berawal dari provokasi atau ketegangan yang meningkat, yang berujung pada pelemparan batu, pembakaran, dan penggunaan gas air mata atau water cannon oleh polisi.

Dampak: Kerusuhan yang terjadi telah menyebabkan kerusakan fasilitas umum, seperti pembakaran gedung DPRD di beberapa daerah. 

Selain itu, korban jiwa dan luka-luka juga dilaporkan, termasuk dari pihak demonstran, aparat keamanan, maupun jurnalis. Akibatnya, beberapa layanan publik seperti transportasi KRL dan jalan tol sempat terganggu.

Demonstrasi ini menjadi cerminan dari akumulasi kekecewaan dan kemarahan publik terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia.

Para pengamat politik dan tokoh masyarakat, termasuk mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menilai bahwa aksi protes ini adalah akibat dari komunikasi yang buruk antara pemerintah, DPR, dan rakyat.

Mereka menekankan pentingnya pemerintah dan lembaga legislatif untuk berbenah dan mendengarkan aspirasi masyarakat.(*)