Pertemuan Mahasiswa, DPRD, dan Pemkab Banggai Bahas Kritik Soal APBD

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Alisan Lasande

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Setelah demo berlangsung, mahasiswa, DPRD, dan Pemkab Banggai menggelar pertemuan, Senin (9/8/2025). 

Dari Pemkab Banggai, terlihat Plt Sekda Banggai Ramli Tongko, Kepala BPKAD Damri Dajanun, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Irpan Poma.

Baca juga: Puncak HUT Demokrat Akan Dimeriahkan dengan Bakti Sosial Peduli dan Berbagi

Seluruh Anggota DPRD Banggai hadir dalam pertemuan membahas tuntutan mahasiswa.

Terlihat Ketua DPRD Saripudin Tjatjo, Wakil Ketua I DPRD Wardani Murad Husain, dan Wakil Ketua II I Putu Gumi. 

Dalam demo, mahasiswa mengkritik masalah APBD terkait perjalanan dinas hingga belanja pakaian.

Dalam pertemuan ini, Ramli Tongko mengungkapkan, saat ini belanja pegawai sebesar 31,5 persen dari total APBD.

Seusai standar, kata dia, sebesar 30 persen.

"Tapi karena ada PPPK diakomodir jadi 31,5 persen," tuturnya.

Baca juga: HUT Demokrat Sulteng ke-24: Semangat Berbagi Lewat Donor Darah

Ia memastikan evaluasi dan rasionalisasi APBD Banggai tetap dilakukan. 

APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai merupakan instrumen fiskal penting yang mencerminkan prioritas pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah.

Berikut adalah beberapa informasi mengenai APBD Kabupaten Banggai, khususnya untuk tahun anggaran 2025.

Nilai Anggaran: APBD Kabupaten Banggai untuk tahun 2025 telah disepakati dan ditetapkan sebesar sekitar Rp3,25 triliun.

Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya dan menjadi salah satu yang terbesar di Sulawesi Tengah, bahkan melampaui APBD Kota Palu dan Kabupaten Morowali.

Fokus Pembangunan: Anggaran ini dialokasikan untuk pembangunan di berbagai sektor prioritas guna mewujudkan kemajuan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Struktur APBD 2025

Struktur APBD Kabupaten Banggai terdiri dari tiga komponen utama:

Pendapatan Daerah: Ditargetkan sebesar sekitar Rp3,07 triliun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Masih menjadi tantangan. Pada APBD tahun 2024, PAD hanya menyumbang sekitar 9,6 persen dari total pendapatan, yang menunjukkan masih tingginya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.

Hal ini menjadi sorotan dan pemerintah daerah didesak untuk meningkatkan basis PAD.

Pendapatan Transfer: Merupakan sumber pendapatan terbesar, yaitu dana yang ditransfer dari pemerintah pusat.

Belanja Daerah: Dialokasikan sebesar sekitar Rp3,25 triliun.

Pembiayaan Daerah: Dialokasikan sebesar sekitar Rp185,17 miliar.
Realisasi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Banggai terus memonitor dan mengevaluasi realisasi serapan anggaran secara rutin, misalnya per triwulan, untuk memastikan program-program prioritas berjalan sesuai rencana.

Realisasi belanja dan pendapatan daerah seringkali menjadi perhatian, di mana pemerintah daerah didorong untuk mempercepat serapan anggaran dan mengoptimalkan penerimaan, khususnya dari sektor PAD.(*)