Fraksi PDIP DPRD Banggai Serap Aspirasi Mahasiswa, Dorong Evaluasi APBD dan Revisi Perda Pajak

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Alisan Lasande

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Banggai memastikan aspirasi mahasiswa jadi atensi.

Sikap tegas PDIP merespons aspirasi mahasiswa terkait belanja di APBD Banggai 2025.

"Kita sudah menerima dan audiens," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD Banggai, Suprapto.

Pernyataan Suprapto disampaikan saat rapat dengar pendapat mahasiswa, Anggota DPRD, dan Pemkam Banggai, Senin (8/9/2025).

Baca juga: Kasus Penyertaan Modal Perumda Palu Naik ke Tahap Penyidikan, Diduga Rugikan Daerah Rp1,2 Miliar

Suprapto mengatakan, evaluasi terhadap APBD juga mesti dilakukan.

"Momentumnya tepat karena menghadap pembahasan APBD Perubahan," tuturnya.

Fraksi PDIP juga mengusulkan adanya revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

"Ada penolakan pedagang, di Toili, Toili Barat merasa keberatan," jelasnya.

Terkait transparansi, diusulkan adanya sistem digital untuk publik menjangkau belanja dalam APBD. 

"Dengan demikian keterbukaan publik sesuai harapan," tuturnya.

Baca juga: Link Streaming Indonesia vs Lebanon Malam Ini: Laga Seru Garuda Melawan Tim Kuat, Menang?

Fraksi PDIP juga menyuarakan pedagang korban kebakaran Pasar Sentral.

Nasib mereka saat ini tak tentu. Bahkan, masih tinggal di tempat pertemuan kantor Kelurahan Luwuk.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Banggai

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai adalah representasi politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Fraksi ini memainkan peran penting dalam legislasi dan pengawasan di tingkat daerah.

Mereka bertanggung jawab untuk mengawal kebijakan partai dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui jalur legislatif.

Peran dan Fungsi Fraksi

Sebagai bagian dari DPRD, Fraksi PDIP memiliki beberapa fungsi utama:

Penyusunan Anggaran (Budgeting): Fraksi terlibat aktif dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mereka memastikan alokasi anggaran sesuai dengan visi pembangunan yang pro-rakyat dan mengawasi agar anggaran dimanfaatkan secara efisien dan transparan.

Pembentukan Peraturan Daerah (Legislasi): Fraksi PDIP berperan dalam merancang, membahas, dan menyetujui peraturan daerah (Perda) yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Banggai.

Pengawasan (Controlling): Fraksi melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai.

Ini termasuk memantau pelaksanaan program-program pemerintah, memastikan pelayanan publik berjalan optimal, dan mengkritisi kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.(*)