Bupati Tojo Una-una Serahkan SK kepada 1.752 PPPK Tahap I Tahun 2024

TRIBUNPALU.COM - Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una menggelar acara penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024.

Kegiatan ini bertempat di Halaman Kantor Bupati, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah.

Bupati Tojo Una-una Ilham Lawidu dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas penyerahan SK kepada 1.752 PPPK.

Dari jumlah tersebut, masih terdapat 20 orang yang belum menerima SK karena kendala administrasi, serta 8 orang lainnya masih dalam proses penyelesaian berkas.

Baca juga: Merdeka Fest 2025 Ditutup, Bupati Tolitoli Ajak Masyarakat Perkuat Gotong Royong dan Dukung UMKM

“Ini adalah anugerah dari Allah SWT dan kebijakan pemerintah, mulai dari Presiden, hingga DPR RI, yang memberikan kesempatan besar bagi saudara-saudara kita untuk menjadi bagian dari aparatur sipil negara,” ungkap Bupati Ilham.

Beliau menjelaskan bahwa gaji PPPK saat ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan sebelumnya.

“Dulu lulusan SMA hanya menerima Rp1,2–1,5 juta, hari ini dengan status PPPK bisa mendapatkan kurang lebih Rp3 juta. Artinya meningkat hampir dua kali lipat. Tentu ini harus kita syukuri bersama,” jelasnya.

Namun, Bupati juga menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan tersebut berdampak besar terhadap keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una membutuhkan anggaran sekitar Rp280 miliar per tahun hanya untuk membayar gaji PPPK, baik tahap I maupun tahap II, termasuk tenaga paruh waktu.

Baca juga: Bupati Tolitoli Resmikan SSB Sibitolu, Cetak Bibit Unggul Sepak Bola Daerah

“Kami bersama Ibu Wakil Bupati, Sekda, Kepala Keuangan, dan Bappeda berupaya keras memutar otak untuk memastikan anggaran itu tersedia. Saya yakin jika pemerintah daerah saling mendukung, semua tantangan dapat kita atasi,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengingatkan agar seluruh PPPK yang baru menerima SK benar-benar bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, dan penuh tanggung jawab.

Ia menegaskan agar tidak ada lagi praktik-praktik penyalahgunaan wewenang seperti perjalanan dinas fiktif maupun pertanggungjawaban yang tidak sesuai aturan.

“Kesempatan ini adalah amanah. Jangan mengambil hak orang lain, karena semua akan dipertanggungjawabkan, baik di hadapan negara maupun Allah SWT,” pesannya.

Lebih lanjut, Bupati mengajak seluruh PPPK untuk mendukung program pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD yang telah disahkan DPRD. Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak terlepas dari peran dan kontribusi ASN serta PPPK.