Dinas Kesehatan Parimo: Pelatihan Penjamah dan Sertifikat Higiene Wajib Sebelum Program MBG Berjalan

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIGI MOUTONG – Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong menegaskan pentingnya pelatihan penjamah makanan dan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama sebelum program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan di sekolah-sekolah.

Kepala Dinas Kesehatan Parigi Moutong, I Gede Widiada mengatakan, pengawasan keamanan pangan menjadi salah satu tugas pokok dinas yang dipimpinnya.

Ia menyebutkan, pihaknya sudah membentuk satuan tugas pengawasan makanan sebagai langkah memastikan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.

Baca juga: Bupati Iksan Pimpin Apel Umum di Sombori, Tegaskan Komitmen Bangun Wilayah Kepulauan

“Peran kami jelas, yaitu melakukan pengawasan dan menjaga keamanan mutu makanan. Salah satunya melalui inspeksi sanitasi,” ujar I Gede Widiada dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD, Senin (30/9/2025).

Menurutnya, pelatihan penjamah makanan menjadi hal yang sangat penting agar tenaga yang terlibat dalam proses penyajian memahami standar keamanan pangan.

“Kami sudah menyampaikan kepada koordinator MBG agar segera melaksanakan pelatihan penjamah makanan. Itu penting sekali untuk menjamin makanan yang disajikan aman,” jelasnya.

Baca juga: Safri Tekankan Sinergi APH dan Pemkab Parimo untuk Tertibkan Tambang Ilegal di Kayuboko

Selain pelatihan, sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) disebut Widiada sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap dapur penyedia makanan MBG.

“Minimal sebelum pelatihan dilakukan, dapur yang digunakan harus memiliki sertifikat SLHS. Itu menjadi syarat utama,” tegasnya.

Ia mencontohkan pentingnya pengujian air bersih sebagai langkah awal sebelum pelaksanaan program MBG berjalan di lapangan.

“Saya minta semua SPPG terlebih dahulu memeriksa sampel airnya. Air itu sumber dari semua proses pengolahan, mulai dari minum sampai mencuci bahan makanan,” jelasnya.

Baca juga: DPRD Sulteng Undang Pemda dan Koperasi Tambang, Bahas Dampak Pertambangan di Parigi Moutong

Widiada mengungkapkan, hingga saat ini koordinasi formal antara Dinas Kesehatan dan pihak penyelenggara MBG belum pernah dilakukan melalui surat resmi.

“Secara formal, kami belum pernah menerima surat dari pihak penyelenggara. Komunikasi yang ada selama ini hanya secara non-formal,” katanya.

Meski begitu, pihaknya tetap berinisiatif menjalankan pengawasan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat.

“Walaupun tidak ada koordinasi formal, kami tetap melakukan pengawasan karena itu tugas kami. Apabila terjadi keracunan, kami yang pertama bertanggung jawab,” ujarnya.

Baca juga: Polsek Bungku Barat Sosialisasikan Call Center Dumas Presisi 110 kepada Warga

Widiada juga menilai perlu adanya peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan pengawasan secara maksimal.

“Koordinasi formal sangat penting agar kami bisa mengintervensi kegiatan ini secara tepat,” tegasnya.

Ia menambahkan, pelatihan penjamah makanan dan sertifikasi higiene tidak hanya penting untuk kepatuhan aturan, tetapi juga untuk menghindari kejadian serupa di masa mendatang.

“Hal ini penting supaya tidak ada lagi kejadian keracunan seperti yang sebelumnya terjadi,” ungkapnya.

Baca juga: Yahdi Basma: Melindungi Hak Hidup Masyarakat Adalah Tugas Negara

Dinas Kesehatan berharap pihak penyelenggara program MBG dapat memfasilitasi seluruh kebutuhan pengawasan, termasuk pengambilan sampel air dan pelatihan tenaga dapur.

“Kami harap pihak MBG bisa memfasilitasi pengambilan sampel air dan pelatihan. Itu langkah awal menjaga keamanan pangan,” tuturnya.

Dengan langkah tersebut, Widiada optimistis program MBG dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan kekhawatiran bagi para orang tua siswa.

“Jika standar ini dipenuhi, saya yakin orang tua tidak akan khawatir lagi dengan makanan gratis yang dikonsumsi anak-anak di sekolah,” pungkasnya. (*)