DPRD Banggai Gelar RDP, Warga Honbola Tuntut Pemberhentian Kepala Desa

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Alisan Lasande

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Komisi I DPRD Banggai menggelar rapat dengar pendapat dengan masyarakat Desa Honbola, Kecamatan Batui, Sulawesi Tengah, Selasa (30/9/2025) pagi.

Ketua Komisi I DPRD Banggai, Lisa Sundari mengatakan rapat dengar pendapat menindaklanjuti aduan Forum Masyarakat Desa Honbola Masyarakat Bersatu. 

Dalam surat, kata Lisa, dipaparkan belasan masalah.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Selasa 30 September 2025 di Sulawesi Tengah, Palu, Donggala dan Buol Hujan Ringan

Mayoritas terkait kinerja Kepala Desa (Kades).

"Masyarakat tidak diberikan surat keterangan tidak mampu untuk beasiswa Berani Cerdas," kata Lisa. 

Aduan lain, kata dia, masayarakat menuding motor dinas dipakai pribadi. 

Lalu dugaan pungutan pengurusan sertifikat ke Oalu sebesar Rp200 ribu. 

"Tidak ada kejelasan hasil pengelolaan kebun desa 100 pohon kelapa," papar Lisa.

Baca juga: Edarkan Sabu di Sindue Donggala, Ibu Rumah Tangga Dibekuk Polisi

Lisa menerangkan, masyarakat Honbola meminta agar Kades diberhentikan.

"Masyarakat juga meminta evaluasi kinerja transparasi anggaran," katanya.

Lisa mengingatkan seorang harus mengetahui regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Tugas Kades, menurut Lisa tertuang dalam aturan itu. 

"Kades dilarang buat kebijakan yang merugikan kepentingan umum," terangnya.

Baca juga: BGN Nonaktifkan Sementara 56 Dapur MBG, 3 dari Sulawesi Tengah

Desa Honbola

Lokasi Administrasi: Desa ini merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Banggai, yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah.

Isu Sosial dan Pertanahan: Desa Honbola, khususnya di daerah Seseba, pernah menjadi perhatian publik terkait isu-isu yang melibatkan lahan dan perusahaan sawit.

Hal ini mencakup aksi demonstrasi oleh petani sawit yang menuntut hak-hak mereka atau terkait dampak sosial dari aktivitas perusahaan.

Baca juga: Selamat! Billy Syahputra-Vika Dikaruniai Anak Pertama, Begini Kondisi Ibu dan Bayi

Isu Pemerintahan: Desa ini juga pernah disorot dalam pemberitaan terkait kasus hukum yang menjerat mantan Kepala Desa, terutama berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) di atas lahan yang telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU).(*)