Arnold: Program Makan Gratis Harus Dievaluasi, Ini Soal Nyawa

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIMO – Anggota Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Arnold, mendesak agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara menyusul insiden dugaan keracunan massal yang terjadi di SMPN 2 Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Menurut Arnold, pelaksanaan MBG tidak boleh main-main, apalagi jika sudah menyangkut keselamatan dan nyawa anak-anak.

Ia menyatakan, program tersebut dijalankan tanpa regulasi yang jelas dan minim pengawasan dari pemerintah daerah.

Baca juga: DPRD Parimo Minta Program MBG Dihentikan Usai Keracunan Massal Siswa

"Ini menyangkut nyawa, generasi penerus bangsa. Tidak boleh dijalankan tanpa perhitungan yang matang," tegas Arnold dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV yang berlangsung Senin (29/9/2025).

RDP tersebut turut menghadirkan penyelenggara MBG, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG), dan Korwil MBG Parigi Moutong.

Arnold menyampaikan keprihatinannya atas amburadulnya pelaksanaan MBG, yang menurutnya bahkan tidak diketahui secara resmi oleh kepala daerah saat peluncurannya. Ia mengkritisi keterlibatan yayasan dari luar daerah yakni dari Luwuk yang menurutnya tidak ideal dalam konteks pengawasan lokal.

Selain menyoroti lemahnya regulasi dan pengawasan, Arnold juga mengkritik keras isi perjanjian antara penyedia makanan dan pihak sekolah.

Baca juga: Hendak Edarkan Sabu di Kecamatan Sojol, Pria Beli Sabu dari Palu di Ringkus Polres Donggala

Salah satu klausul dalam perjanjian tersebut mencantumkan kewajiban menjaga kerahasiaan jika terjadi insiden.

“Perjanjian macam apa itu? Kalau ada yang keracunan lalu dirahasiakan? Batalkan saja!” katanya tegas.

Ia menilai, dengan masih adanya sekitar 100 kepala keluarga yang belum mendapatkan hunian tetap (Huntap) pascabencana 2018, pemerintah harus lebih peka dan tanggap, apalagi jika program nasional justru membawa risiko baru.

Arnold pun menyoroti langkah Dinas Kesehatan yang membentuk tim inspeksi dan mempertanyakan legalitas kebijakan tersebut di tengah belum jelasnya regulasi MBG secara nasional.

Baca juga: DKISP Banggai Sosialisasikan DTESN dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

“Kami tidak menolak program nasional, tapi kalau menyangkut nyawa anak-anak, kita tidak bisa kompromi. Tutup dulu, rapikan, baru lanjutkan,” pungkasnya.

Dalam forum yang sama, sejumlah anggota dewan dan perwakilan OPD juga mengakui masih banyak kekurangan, terutama dari sisi standar dapur, pelatihan penjamah makanan, serta kelengkapan izin seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Baca juga: Kisah Pilu Elniwati, Warga Huntara Palu Terancam Digusur Tanpa Solusi

Insiden dugaan keracunan massal yang melibatkan puluhan siswa SMPN 2 Taopa menjadi momentum bagi DPRD untuk mengevaluasi menyeluruh pelaksanaan MBG di Parigi Moutong, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.(*)