DPRD Parimo Minta Program MBG Dihentikan Usai Keracunan Massal Siswa

Laporan Wartawan TribuPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIMO - Anggota Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Arnold, mendesak penghentian sementara pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah ini setelah insiden dugaan keracunan massal di SMPN 2 Taopa.

Ia menilai pelaksanaan program yang berlangsung tanpa regulasi dan koordinasi jelas berisiko mengancam keselamatan anak.

Arnold menyatakan keprihatinan keras karena program yang berskala lima tahun itu dijalankan tanpa dasar administrasi yang memadai dan tanpa pengawasan memadai dari pemerintah daerah.

Baca juga: Abu Bakar Baasyir Temui Jokowi di Solo Selama 30 Menit, Ini Pesannya

Dia mengapresiasi niat baik penyelenggara untuk memberikan gizi bagi anak di daerahnya. Namun kata dia, jika mengancam keselamatan perlu dihentikan.

Selain itu, Launchig MBG harusnya diketahui bupati. Namun kata dia, kepala daerah juga turut meyayangkan amburadulnya program tersebut.

"Ini menyangkut nyawa, generasi penerus bangsa, tidak boleh main-main,” ujar Arnold dalam RDP Komisi IV, yang mengundang penyelenggara MBG, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, SPPG, dan Korwil MBG Parigi Moutong, Senin (29/9/2025).

Arnold menegaskan, insiden keracunan yang menimpa puluhan siswa adalah perkara serius.

Ia mengingatkan konsekuensi sosial jika program yang berisiko itu dibiarkan berjalan.

Baca juga: Viral Asik Karaoke Pakai Smart TV Bantuan, Dua Kepsek Suami Istri di Banten Akhirnya Minta Maaf

“Kalau kena di kampungku, sudah diparang mungkin kamu orang,” kata Arnold menirukan peringatan kerasnya.

Ia juga mempertanyakan peran yayasan luar daerah yang menginisiasi pelaksanaan MBG di Parigi Moutong.

“Ada yayasan dari Luwuk yang tangkap ini program, sudah tidak adakah yayasan di Parigi Moutong? Bagaimana kita saling mengawasi?” kata Arnold.

Arnold kemudian mengkritik isi perjanjian antara penyedia dan sekolah yang memuat klausul kerahasiaan bila terjadi insiden.

Baca juga: Kisah Pilu Elniwati, Warga Huntara Palu Terancam Digusur Tanpa Solusi

Ia meminta pembatalan klausul tersebut karena dinilai memaksakan dan merugikan pihak sekolah. 

“Perjanjian macam apa itu? Kalau ada yang keracunan lalu dirahasiakan? Batalkan saja,” tegasnya.