Panggil Dinas Pertanian dan Penanaman Modal, Bupati Buol Rapat Bahas HGU PT HIP

PT HIP merupakan anak perusahaan dari PT Central Cipta Murdaya (CCM), sebuah konglomerasi yang dimiliki oleh keluarga Hartati Murdaya Poo.

Pokok Permasalahan

Sengketa lahan di kawasan PT HIP memiliki dua dimensi utama: klaim tanah ulayat/masyarakat dan konflik kemitraan plasma.

Sengketa berakar pada klaim masyarakat bahwa lahan yang dikuasai PT HIP, yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) seluas sekitar 22.780 hektare (dikeluarkan tahun 1998).

HGU itu mencakup tanah ulayat, pemukiman, dan lahan pertanian tradisional milik warga yang dikuasai perusahaan tanpa persetujuan yang adil. 

Bahkan, PT HIP diduga mulai beroperasi sebelum HGU resmi diterbitkan.

Para petani plasma pemilik lahan memprotes sistem kemitraan yang merugikan dan tidak transparan.

Baca juga: Buol Kirim 2 Atlet Muda ke PopnasS 2025, Sekda: Ini Kebanggaan Daerah

Banyak petani yang tidak menerima bagi hasil (SHU) dari penjualan Tandan Buah Segar (TBS) selama bertahun-tahun (bahkan hingga 16 tahun) sejak kebun menghasilkan.

Petani terjerat utang ratusan juta rupiah akibat mekanisme pinjaman bank untuk biaya pembangunan kebun plasma, di mana tanah petani dijadikan agunan. Kontrak tersebut dianggap tidak adil.

Pada tahun 2024, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutus PT HIP terbukti melanggar undang-undang persaingan usaha dalam pelaksanaan kemitraan.

KPPU menjatuhkan denda sebesar Rp1 miliar dan memerintahkan PT HIP untuk mengaudit ulang kemitraan serta mengembalikan dokumen kepemilikan tanah petani.

Petani melakukan berbagai aksi damai, seperti mogok operasional dan menghentikan pengangkutan TBS sebagai bentuk protes agar perusahaan memenuhi tuntutan mereka, yaitu penyelesaian konflik dan pengembalian hak atas tanah mereka.(*)