Hidayat Pakamundi: Program Makan Bergizi Jangan Sampai Rugikan Siswa

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU - Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, Hidayat Pakamundi, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat tidak boleh sampai merugikan para siswa, baik dari sisi kesehatan maupun kualitas gizi.

Hal ini disampaikan Hidayat menyusul adanya sejumlah kasus dugaan keracunan makanan yang terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah, setelah siswa mengonsumsi makanan dari program MBG.

Di antaranya terjadi di Kabupaten Banggai dengan 314 siswa terdampak, Kota Palu 20 siswa, dan Kabupaten Parigi Moutong 27 siswa.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Hari Ini, Selasa 7 Oktober 2025 di Sulawesi Tengah, Dominasi Cuaca Berawan

"Kami sangat prihatin atas insiden keracunan makanan tersebut. Program makan bergizi ini niatnya baik, tapi pelaksanaannya harus benar. Jangan sampai justru membahayakan anak-anak kita," tegas Hidayat di Palu, Senin (6/10/2025).

Sebagai Ketua Komisi IV DPRD Sulteng yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, Hidayat mengingatkan agar seluruh dapur pelaksana program MBG benar-benar mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP), termasuk melakukan rapid test terhadap setiap menu makanan sebelum didistribusikan.

"Setiap dapur wajib memiliki alat rapid test untuk memastikan makanan yang disalurkan layak konsumsi. Kalau hasilnya menunjukkan tidak layak, makanan itu tidak boleh diedarkan," tegasnya.

Baca juga: BREAKINGNEWS: DPRD Sulteng Minta Rapid Test Makanan Jadi Syarat Wajib Dapur MBG

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dapur, penggunaan bahan baku berkualitas, dan distribusi makanan yang higienis.

Lebih jauh, Hidayat menyampaikan bahwa program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang sangat dinanti siswa dan orang tua karena berkontribusi terhadap peningkatan kehadiran dan konsentrasi belajar di sekolah.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, kehadiran siswa meningkat setelah program ini berjalan. Ini membuktikan programnya efektif, tinggal pelaksanaannya yang perlu diawasi lebih ketat,” ujarnya.

Selain manfaat pendidikan dan kesehatan, ia menambahkan bahwa program MBG juga membawa dampak ekonomi positif bagi masyarakat lokal.

Baca juga: Ketua Komisi IV DPRD Sulteng Imbau Dapur MBG Patuh SOP Usai Kasus Keracunan Massal

Banyak petani, pedagang, dan pelaku UMKM yang terlibat dalam penyediaan bahan pangan ke dapur-dapur MBG.

Diketahui, hingga September 2025 terdapat 110 dapur MBG tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah.

Kota Palu tercatat memiliki jumlah dapur terbanyak, yakni 19 unit, disusul Kabupaten Banggai 17 unit, dan Poso 11 unit. Sementara Morowali Utara masih belum memiliki dapur MBG.

Anggaran program MBG secara nasional pada tahun 2025 mencapai Rp171 triliun yang bersumber dari APBN, meningkat dari pagu awal sebesar Rp71 triliun.

Baca juga: Polsek Bungku Tengah Berhasil Amankan 12 Jergen Miras Jenis Cap Tikus Saat Patroli Malam

Hingga bulan September 2025, realisasi penyaluran anggaran sudah mencapai Rp13 triliun.

“Ini anggaran besar, manfaatnya besar juga. Tapi pengelolaannya harus profesional dan penuh tanggung jawab. Jangan main-main dengan makanan anak sekolah,” pungkas Hidayat.(*)