Wabup Morowali: Bantuan Harus Diterima Warga Bebas Narkoba, Bukan untuk Mempersulit

TRIBUNPALU.COM, MOROWALI – Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, menegaskan bahwa kebijakan baru yang mewajibkan Tes Urine bagi calon penerima bantuan sosial dan ekonomi bukan bertujuan untuk mempersulit masyarakat. 

Justru, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial pemerintah dalam memastikan bantuan tepat sasaran dan hanya diterima oleh warga yang berkomitmen bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Baca juga: Penyaluran Bantuan di Morowali Sulteng Diperketat, Penerima Harus Lolos Tes Urine

Hal ini disampaikan Iriane saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kerja Forum Terpadu Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika, serta Tim Pembinaan dan Pengembangan Dampak Perekonomian, Sosial, dan Budaya, di Resto Ba’a, Desa Ipi, Kecamatan Bungku Tengah, Senin (6/10/2025).

“Kalau memberikan bantuan nanti, coba dites urine dulu. Jangan dulu kasih bantuan, pupuk, atau bantuan sosial seperti PKH sebelum dites urine,” ujarnya, seperti yang juga disampaikan lewat akun TikTok @iriane.iliyas.

Menurut Wabup, kebijakan tersebut diambil agar bantuan tidak salah sasaran dan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berkomitmen menjauhi narkoba.

Baca juga: Hidayat Pakamundi: Program Makan Bergizi Jangan Sampai Rugikan Siswa

Ia berharap langkah ini memberikan efek jera bagi pengguna narkoba sehingga mereka berpikir ulang sebelum mencoba mengakses bantuan.

“Langkah ini supaya ada rasa takut dan efek jera. Kalau mereka tahu bahwa pengguna narkoba tidak akan menerima bantuan, tentu akan berpikir dua kali untuk mencoba,” ungkapnya.

Iriane juga mengimbau agar semua instansi terkait, seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan Dinas Sosial, mendukung kebijakan ini dengan mengintegrasikan mekanisme tes urine dalam proses verifikasi penerima bantuan.

“Kita ingin masyarakat Morowali maju, produktif, dan terbebas dari narkoba. Bantuan harus benar-benar diterima oleh orang yang layak,” tutupnya.

Baca juga: Jadwal SK PPPK Paruh Waktu 2025 Terbit, Kapan Diumumkan Resmi oleh BKN?

Dengan mekanisme ini, Pemerintah Kabupaten Morowali berharap dapat meningkatkan efektivitas program bantuan sosial sekaligus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di daerahnya.(*)