Bupati Morut Minta BPJN Sulteng Perbaiki Jalan Rusak di Area Tambang

TRIBUNPALU.COM - Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi bertemu dengan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah, Bambang S. Razak, di kantornya Jalan MT. Haryono Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Bupati datang ke kantor BPJN Sulteng didampingi anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Sulteng Febriyanthi Hongkiriwang dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Morowali Utara Destuber Matoori.

Sedangkan Kepala BPJN Sulteng didampingi Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan (KPIJ) BPJN, Mirayanti  serta beberapa staf lainnya.

Audensi ini dilakukan untuk memperkuat dan memastikan langkah-langkah kongkrit untuk mengatasi kondisi jalan nasional dan daerah yang semakin parah terutama di sekitar lingkar tambang.

Baca juga: 350 Perangkat Desa di Morut Dilatih Digitalisasi Adminduk Lewat Aplikasi DIA SAJA

Dalam pertemuan itu, Bupati Delis mengharapkan agar BPJN Sulteng dapat membantu memperjuangkan aspirasi dan harapan Pemda dan masyarakat Morut agar jalan-jalan nasional yang rusak di sekitar areal tambang bisa segera diperbaiki.

"Banyak ruas jalan nasional dan daerah yang rusak akibat aktivitas pertambangan. Sedangkan kewenangan terkait pengawasan perusahaan pertambangan berada di tangan pemerintah pusat dan gubernur," jelas bupati.

Ia juga menjelaskan, usulan dan laporan mengenai kondisi infrastruktur jalan nasional di Morut sudah disampaikan ke tingkat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta.

Kepada para pengambil kebijakan di tingkat pusat, Bupati Delis menyampaikan kondisi yang sangat kontras saat ini.

Di satu sisi Morut merupakan penyumbang pendapatan terbesar kedua se Sulteng, setelah Morowali.

Baca juga: Tarif Pajak Usaha Sari Laut di Palu Turun Jadi 5 Persen Mulai September 2025

Namun di sisi lain, kondisi jalan nasional di sekitar industri pertambangan sangat memprihatinkan. Itu bisa dilihat sepanjang jalan di Kecamatan Petasia Timur.

"Ini belum lagi dengan adanya kebijakan pemotongan dana transfer dari pusat. Untuk Morut pemotongan anggaran itu sebesar Rp 300 milyar. Kebijakan efisiensi ini cukup mempengaruhi sektor lainnya," tegasnya.

Untuk itu, ia berharap kolaborasi atau kerjasama antara Pemda Morut, BPJN Sulteng dan Gubernur dapat meyakinkan pemerintah pusat tentang kondisi riil yang terjadi di daerah, khususnya di Morut.

Pada kesempatan tersebut, anggota DPD RI Febriyanthi Hongkiriwang menyatakan ia juga sudah menyampaikan dalam forum resmi dengan pihak eksekutif terkait kondisi jalan nasional yang ada di wilayah Morut.