Sulteng Hari Ini

Bupati Morut Minta BPJN Sulteng Perbaiki Jalan Rusak di Area Tambang

Sedangkan Kepala BPJN Sulteng didampingi Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan (KPIJ) BPJN, Mirayanti  serta beberapa staf lainnya.

Editor: Regina Goldie
HANDOVER
Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi bertemu dengan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah, Bambang S. Razak, di kantornya Jalan MT. Haryono Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah. 

Baca juga: Kuota Haji Sulteng Diprediksi Turun Jadi 1.700 Jamaah, Kemenag Masih Tunggu Kepastian

Sebagai anggota Komite II yang antara lain membidangi Pekerjaan Umum (PU) dan Perhubungan, Febriyanthi secara tegas menyampaikan kepincangan antara besarnya sumbangan daerah (Morut) ke pusat dengan kondisi infrastruktur jalan nasional.

"Saya berharap sinergi antara pemerintah daerah, BPJN dan gubernur dapat terjalin dengan baik. Kita jalan sama-sama untuk memperjuangkan kepentingan daerah," ujar Ketua TP PKK Morut tersebut.

Sementara itu, Kepala BPJN Sulteng, Bambang S Razak berterima kasih atas kunjungan Bupati Morut dan anggota DPD RI.

Secara singkat ia menggambarkan kondisi jalan nasional yang ada di lingkar tambang Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.

Bambang mengakui ruas jalan nasional di dua kabupaten itu terutama di sekitar areal pertambangan yang rusak cukup panjang.

Baca juga: 46 Ribu Warga Sulteng Antre Berangkat Haji, Kemenag: Masih Bertahap

Pihak BPJN juga sudah mengajak kerjasama dengan pihak perusahaan pertambangan untuk ikut berkontribusi dalam mengatasi jalan nasional yang rusak di areal perusahaannya.

Kontribusi itu tertuang dalam perjanjian kerjasama antara BPJN Sulawesi Tengah dengan pihak perusahaan tentang Pekerjaan Rekonstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha (KSPU).

Perjanjian kerjasama itu dilengkapi dengan surat pernyataan minat kegiatan pekerjaan konstruksi jalan melalui kerjasama dengan pelaku usaha di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah.

"Sayangnya hingga saat ini masih banyak perusahaan yang belum memberikan tanggapan. Salah satu alasan mereka adalah akan berkordinasi dulu dengan owner atau manajemen perusahaan di tingkat pusat," jelasnya. (*)

Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved