Pemprov Sulteng Tegaskan Komitmen Berani Integritas, Wagub Reny Dorong Penguatan Pencegahan Korupsi

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmen kuat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A Lamadjido, memimpin rapat tindak lanjut pemenuhan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) di ruang kerjanya, Senin (27/10/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah serta sejumlah pejabat perangkat daerah. 

Rapat membahas strategi peningkatan capaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP), yang berorientasi pada penguatan sistem pengawasan dan pencegahan potensi korupsi di seluruh OPD.

Baca juga: Kebakaran Landa Rumah Warga di Hanga-hanga Banggai

Dalam arahannya, Wagub Reny menegaskan bahwa Pemprov Sulteng berkomitmen penuh menjalankan program “Berani Integritas” sebagai semangat bersama dalam membangun birokrasi yang bersih dan akuntabel.

“Pencegahan korupsi bukan hanya soal kedisiplinan aparatur, tetapi juga menyangkut kepatuhan administrasi, ketertiban pengelolaan dokumen, serta akurasi data dan informasi,” ujar Reny.

“Semua ini menjadi bagian penting dari komitmen kita bersama dengan KPK untuk memperkuat sistem tata kelola yang bersih,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) siap menghadapi proses pemeriksaan dan audit dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 

Menurutnya, kesiapan tersebut mencerminkan profesionalitas dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Baca juga: Nelayan Dilaporkan Hilang di Perairan Pulau Bone Uliuno, Tim SAR Lakukan Pencarian

Wagub Reny juga mendorong Inspektorat Provinsi untuk terus melakukan pendampingan dan monitoring terhadap capaian IPKD di setiap OPD agar seluruh proses administrasi berjalan sesuai standar yang ditetapkan KPK dan Kemendagri.

“Kita ingin Sulawesi Tengah menjadi daerah dengan budaya kerja yang bersih dan berintegritas. Karena itu, seluruh jajaran harus berani jujur, berani transparan, dan berani bertanggung jawab,” tegasnya.

Rapat juga membahas strategi peningkatan skor IPKD melalui penguatan tata kelola anggaran, optimalisasi pelayanan publik berbasis digital, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan risiko korupsi.