Fraksi PKS Peringatkan Potensi Turunya Kepercayaan Publik Terhadap Pemda Parigi Moutong

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIGI MOUTONG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Parigi Moutong memperingatkan pemerintah daerah agar tidak mengabaikan dugaan pelanggaran dalam penyusunan usulan Wilayah Pertambangan (WP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Fadli, anggota Fraksi PKS DPRD Parigi Moutong, menegaskan bahwa bila pemerintah daerah tidak menjatuhkan sanksi tegas kepada oknum pengubah titik usulan WP dan WPR, kepercayaan publik terhadap Pemda bisa menurun.

Baca juga: Bupati Sigi Lepas Peserta Perkemahan Peran Saka, Dorong Karakter dan Semangat Kebangsaan

“Jangan sampai masyarakat melihat pemerintah tidak tegas terhadap pelanggaran seperti ini,” ujar Fadli saat Rapat Paripurna baru-baru ini.

Ia mengatakan, pemerintah daerah seharusnya menjadi contoh dalam menjaga integritas dan keterbukaan dalam setiap proses penyusunan dokumen perencanaan wilayah.

Fraksi PKS menilai tindakan oknum yang menambah titik WP dan WPR tanpa melalui prosedur yang sah bukan hanya melanggar etika birokrasi, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat.

“Kalau tidak ada sanksi tegas, masyarakat akan menilai Pemda ikut membiarkan penyimpangan itu terjadi,” tegasnya.

Baca juga: 5 Tahun Menikah, Aktor Adly Fairuz Digugat Cerai Angbeen Rishi, Sidang Perdana Digelar 6 November

Fadli menyebut, perubahan usulan WP dan WPR tanpa sepengetahuan tim teknis maupun persetujuan resmi bisa memicu konflik kepentingan di lapangan.

Selain itu, langkah tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila kemudian hari ditemukan ada pihak yang dirugikan akibat manipulasi data.

Fraksi PKS juga mendesak Bupati Parigi Moutong untuk segera menelusuri siapa saja yang terlibat dalam penambahan titik tersebut.

“Harus ada audit internal dan klarifikasi terbuka. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah,” ucap Fadli menambahkan.

Baca juga: Wakapolres Sigi Hadiri Upacara Sumpah Pemuda, Tekankan Sinergitas untuk Kemajuan Daerah

Menurutnya, pengawasan yang ketat perlu diterapkan agar setiap proses perencanaan WP dan WPR dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Fadli juga mengingatkan bahwa kebijakan tambang, baik skala besar maupun rakyat, sangat sensitif karena menyangkut lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Karena itu, setiap langkah harus sesuai dengan aturan. Jangan sampai ada permainan kepentingan di dalamnya,” katanya.

Baca juga: Dinas PUPR Gelar Konsultasi Publik Rencana Detail Tata Ruang Lakombulo

Dia menegaskan bahwa ke depan, DPRD akan terus memantau perkembangan penyelidikan terkait dugaan penambahan titik WP dan WPR tersebut.

“Kami akan pastikan publik mendapat kejelasan dan pemerintah daerah tetap dalam koridor yang benar,” pungkasnya.(*)