Sekretaris Bappelitbangda Tegaskan Perencanaan Terpadu untuk Tekan Kasus ATM di Morowali

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Ismet 

TRIBUNPALU.COM, MOROWALI - Sekretaris Bappelitbangda mewakili Bupati Kabupaten Morowali Muh Rais Lamusa, membuka secara resmi kegiatan Pertemuan penguatan forum Kemitraan AIDS–TBC–Malaria (PP-ATM).

Kgiatan ini digelar di aula kantor Bappelitbangda Morowali, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Sulawesi Tengah, Kamis (14/11/2025). 

Kegiatan ini mempertemukan berbagai unsur lintas sektor untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan penyakit menular tersebut.

Baca juga: Ketua AMSI Sulteng Soal Gugatan 200M Kepada Media Tempo : Ada Indikasi SLAPP

Dalam sambutannya, Sekretaris Bappelitbangda menegaskan bahwa pengendalian AIDS, TBC, dan malaria tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dipadukan dengan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh.

“Pembangunan kesehatan merupakan bagian penting dari perencanaan daerah. Upaya menekan kasus AIDS, TBC, dan malaria harus dimasukkan dalam dokumen perencanaan agar intervensinya terarah dan terukur,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh peserta, mulai dari pemangku kebijakan, tenaga kesehatan, pemerintah kecamatan hingga unsur desa dan Baznas, untuk memperkuat kolaborasi dalam memberikan layanan dan edukasi kepada masyarakat.

Sekretaris Bappelitbangda menekankan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan akan berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia yang produktif secara sosial maupun ekonomi.

Baca juga: PFI Sulteng Menilai Gugatan Amran 200 M Kepada Tempo Adalah Dimensional Menyangkut Etika Profesi

“Tujuan utama kita adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat masyarakat. Ini merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan SDM Morowali,” katanya.

Pertemuan kemitraan ATM tahun 2025 ini menjadi wadah penting untuk mengevaluasi kondisi lapangan sekaligus menyelaraskan langkah antarsektor agar program penanggulangan HIV/AIDS, TBC, dan malaria semakin efektif.

Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat komitmen dan memastikan bahwa upaya penanggulangan ATM terintegrasi dalam setiap rencana pembangunan, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. (*)