BPK Soroti Sarana Prasarana Kesehatan di Buol, Pemerintah Daerah Siap Lakukan Perbaikan

TRIBUNPALU.COM - Wakil Bupati Buol, Moh Nasir Dj Daimaroto memimpin kegiatan Exit Meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah atas Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Kesehatan dan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Buol.

Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Wakil Bupati, Rabu (19/11/2025) dihadiri oleh Inspektur Daerah Kabupaten Buol, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, Kepala Bidang Akuntansi BPKAD, Direktur RSUD Mokoyurli, serta Direktur RS Pratama.

Dalam pertemuan tersebut, Tim BPK menyampaikan hasil evaluasi menyeluruh atas kinerja layanan kesehatan di Puskesmas maupun Rumah Sakit Daerah.

Baca juga: CRF1100L Africa Twin Terbaru Hadir di Indonesia, Tampil Lebih Garang dan Penuh Fitur Canggih

Beberapa poin catatan utama diantaranya Pemenuhan Standar Layananan Puskesmas yang belum optimal, Kompetensi dan Registrasi Tenaga Kesehatan, Sarana dan Prasarana Pelayanan, Kendala Pelaporan dan sistem Informasi BPJS.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Sulawesi Tengah.

Beliau menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

Baca juga: Pemprov Sulteng Dukung Penuh Rencana Pembangunan Kampus Patriot di Kabupaten Sigi

“Pemerintah Kabupaten Buol menyampaikan terima kasih atas laporan yang diserahkan hari ini. Seluruh rekomendasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Buol,” ucapnya.

Wakil Bupati juga meminta seluruh jajaran sektor kesehatan untuk segera melakukan langkah perbaikan sesuai rekomendasi, baik dalam aspek tata kelola, SDM, sarana prasarana, maupun sistem pelaporan.

Kegiatan Exit Meeting ditutup dengan penyerahan dokumen hasil pemeriksaan dari Tim BPK kepada Pemerintah Kabupaten Buol sebagai dasar pelaksanaan tindak lanjut. (*)