Dinas PUPR Banggai Usulkan Pembangunan Tiga Kantor, Habiskan Rp61,7 Miliar

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Alisan Lasande

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Pemkab Banggai mengajukan pembangunan tiga kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada DPRD Banggai.

Dinas PUPR Banggai memaparkan, pembangunan kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) dialokasikan Rp17 miliar.

Selain itu, Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) sebesar Rp9,9 miliar.

Terakhir, perluasan Kantor Bupati Banggai sebesar Rp34,9 miliar.

Baca juga: Festival Teluk Tomini 2025 Dorong Ekonomi Kreatif dan Promosi UMKM Parigi Moutong

Total, tiga bangunan kantor ini sebesar Rp61,7 miliar.

Rencananya, Dinkes dan Disperkimtan akan pindah di kawasan Halimun, Kecamatan Luwuk Selatan, Sulawesi Tengah.

Saat ini, berada di Jl Ahmad Yani dan Jl Dr Moh Hatta, Luwuk.

Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Infrastruktur Permukiman Dinas PUPR Banggai, Jati Arsana memaparkan, untuk pembangunan fisik Rp111,4 miliar, konsultan pengawasan Rp2,7 miliar, pengelolaan kegiatan Rp615 juta.

“Total pengembangan rumah sakit tahap satu Rp114,8 miliar,” katanya.

Baca juga: BREAKINGNEWS: Kasus Korupsi Jalan di Parigi Moutong: Pejabat dan Kontraktor Jadi Tersangka

Hal ini dipaparkan Jati saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) di DPRD Banggai, Jl KH Samanhudi, Luwuk, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025).

Jika dikalkulasi, total anggaran untuk empat bangunan gedung ini sekitar Rp175 miliar.

Wakil Ketua I DPRD Banggai, Wardani Murad Husain merespons pemaparan instansi ini.

“Tolong dipertimbangkan,” ujarnya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi PKB DPRD Banggai, Syafrudin Husain meminta anggaran infrastruktur tak hanya terserap untuk bangunan gedung pemerintah.

Anggota Banggar sekaligus Ketua Fraksi Nasdem DPRD Banggai, Batia Sisilia Hadjar menegaskan, kebutuhan daerah tak hanya bangunan gedung.

Baca juga: PT Vale Indonesia Raih Penghargaan Community Empowerment pada ESG Appreciation 2025

Ia menilai, tak ada gunanya gedung di perkotaan berdiri, tapi infrastruktur di desa belum seluruhnya baik.

“Di mana keadilannya?” ujarnya. (*)