Fraksi Gerindra Soroti Pentingnya Strategi Peningkatan PAD di Pembahasan RAPBD Donggala 2026

Laporan Wartawan TribunPalu, Misna Jayanti

TRIBUNPALU.COM, DONGGALA - Fraksi Gerindra DPRD Donggala menegaskan bahwa strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Hal itu diungkapkan pada rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato Bupati Donggala pengantar nota keuangan APBD 2026 yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Donggala. Kamis (20/11/2025).

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Donggala, Fany Sirey Mowar menyebut kebijakan pendapatan daerah merupakan aspek paling krusial bagi keberlanjutan pembangunan. 

Baca juga: Kompolnas Sambangi Komnas HAM Sulteng, Bahas Profesionalisme Polri dan Pengawasan HAM

“Pendapatan daerah perlu ditopang strategi peningkatan PAD yang realistis, mulai dari identifikasi pajak daerah, mengoptimalkan digitalisasi layanan pajak, peningkatan retribusi berbasis kinerja, hingga optimalisasi aset daerah secara lebih maksimal,” ujarnya. 

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah juga perlu menjelaskan proyeksi pendapatan dari PAD, dana transfer, dan sumber lainnya, termasuk analisis risiko apabila target pendapatan tidak terpenuhi.

"Fraksi Gerindra mendorong agar pemerintah daerah dapat menjelaskan sekaligus melakukan identifikasi proyeksi pendapatan beberapa sumber berupa PAD, dana transfer, pendapatan lain-lain," jelasnya.

Selain menyoroti pendapatan, Fraksi Gerindra turut menekankan pentingnya keselarasan antara prioritas pembangunan dan kebijakan belanja daerah. 

Baca juga: FTT Masuk KEN Dua Tahun Beruntun, Kemenparekraf Sebut Parigi Moutong Punya Daya Saing

Fraksi Gerindra DPRD Donggala menegaskan bahwa prioritas pembangunan daerah pada tahun 2026 yakni sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penanggulangan kemiskinan serta bidang pertanian, perikanan, dan perkebunan perlu tercermin dalam alokasi anggaran. 

"Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penanggulangan kemiskinan serta bidang pertanian, perikanan, dan perkebunan serta ketahanan pangan harus mempunyai keterkaitan belanja dan memperjelas porsi belanja," ungkap Fany. 

Ia juga meminta pemerintah daerah menuntaskan program prioritas yang tercantum dalam RPJMD dan RKPD serta memperkuat strategi penanganan belanja yang kurang produktif.

Dalam aspek pembiayaan daerah, Gerindra meminta penjelasan komprehensif mengenai asumsi dan strategi yang digunakan, termasuk SILPA, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, potensi pinjaman daerah, serta kemampuan fiskal jangka menengah. 

Baca juga: Harga HP Xiaomi Series Terbaru: Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 15T, Redmi Note 14, Redmi 15R

Fany menyebut analisis keberlanjutan fiskal perlu ditampilkan untuk mencegah beban keuangan jangka panjang. 

“Kami butuh gambaran yang utuh agar kebijakan pembiayaan tidak menimbulkan risiko di masa mendatang,” ujarnya.

Di akhir pandangan umum, Fraksi Gerindra menegaskan seluruh catatan tersebut perlu menjadi bahan penyempurnaan nota keuangan Rancangan APBD Donggala 2026.