Wajib Belajar 13 Tahun, Langkah Strategis Persiapkan Generasi Muda Hadapi Dunia Kerja

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Sekretaris Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( Kemendukbangga/BKKBN ), Prof Budi Setiyono, menegaskan bahwa kebijakan wajib belajar 13 tahun merupakan langkah strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap menghadapi kebutuhan pasar kerja.

“Saat ini dunia usaha mensyaratkan pendidikan minimal SMA. Karena itu, wajib belajar 13 tahun bukan hanya kebijakan pendidikan, tetapi fondasi penting agar anak-anak kita siap memasuki dunia kerja,” tegas Prof. Budi saat konferensi pers dengan awak media lokal di Sriti Convention Hall Palu, Jumat (21/11/2025).

Ia menambahkan, peningkatan keterampilan profesional juga penting agar generasi muda memiliki daya jual di dunia usaha. 

Baca juga: Polda Metro Jaya Ungkap Alasan Roy Suryo Cs Dicekal ke Luar Negeri Selama 20 Hari

“Dengan sertifikat kompetensi, mereka bisa menjual keterampilannya dan memperoleh pendapatan mandiri. Ini penting untuk menyiapkan SDM yang siap kerja,” kata Prof. Budi.

Indonesia menghadapi tantangan besar di tengah bonus demografi, di mana 70 persen populasi berada pada usia produktif. Namun sebagian besar masih rentan. 

Tingkat pengangguran muda mencapai 17,45 persen pada kelompok usia 15–24 tahun, menunjukkan ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. 

Selain itu, perempuan yang bekerja di sektor formal baru mencapai 35,75 persen, menandakan potensi ekonomi perempuan belum dimanfaatkan secara optimal.

Baca juga: Sule Akhirnya Kembali ke Layar Kaca Isi Program Komedi Bareng Denny Cagur

Kondisi ketenagakerjaan juga menunjukkan kerentanan struktural, dengan 59,11 persen tenaga kerja berada di sektor informal tanpa jaminan sosial, pensiun, maupun akses pelatihan berkelanjutan. 

Kerentanan keluarga terlihat dari 516.344 kasus perceraian pada 2022. Dari sisi ekonomi, rasio tabungan masyarakat stagnan di 30 persen PDB, sementara utang rumah tangga meningkat 18 persen. 

Selain itu, 19,8 persen anak Indonesia masih mengalami stunting, menegaskan pentingnya intervensi kesehatan dan keluarga.

Berbagai tantangan itu mendorong Kemendukbangga memperkuat sejumlah program strategis, antara lain:

Tamasya (Taman Asuh Sayang Anak): Memberikan layanan penitipan anak untuk mendukung ibu bekerja dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi.