Dorong Integrasi Data Pertanahan, Kanwil BPN Sulteng Paparkan Geoportal ATR/BPN kepada Gubernur

TRIBUNPALU.COM - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan Gubernur Anwar Hafid, Sabtu (10/1/2025).

Kunjungan itu berlangsung di Kantor BPN Sulteng, Jl S Parman, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.

Kunjungan itu menjadi wujud penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kementerian ATR/BPN dalam mendukung tata kelola pertanahan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kedatangan Gubernur Anwar Hafid disambut Kepala Kantor Wilayah BPN Sulteng Muhammad Naim, bersama seluruh jajaran.

Suasana pertemuan berlangsung akrab dan konstruktif sebagai awal diskusi strategis terkait pengelolaan data pertanahan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Agenda utama kunjungan tersebut adalah mendengarkan pemaparan dari Kanwil BPN Sulteng mengenai rencana implementasi One Map One Policy melalui website Geoportal Kementerian ATR/BPN.

Baca juga: Amankan Aset Daerah, Gubernur Sulteng Terima Sertifikat Tanah dari Kanwil BPN

Turut hadir dalam pertemuan itu Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong.

Dalam pemaparannya, Muhammad Naim menjelaskan sekaligus memperkenalkan website Geoportal Kementerian ATR/BPN.

Ia menyampaikan, geoportal masih berstatus internal dan terus dikembangkan menuju tahap penyempurnaan sebelum nantinya dapat diakses secara lebih luas untuk mendukung kebutuhan tata kelola pertanahan maupun kebutuhan sektoral lain di Provinsi Sulawesi Tengah.

Muhammad Naim memaparkan, konsep One Map One Policy melalui geoportal dirancang sebagai solusi untuk melakukan sinkronisasi data spasial dan data tekstual antara Kementerian ATR/BPN dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Data yang terintegrasi meliputi antara lain peta kawasan hutan, peta kawasan transmigrasi, data bidang tanah yang telah memiliki hak berupa sertipikat maupun tanah yang belum memiliki keterkaitan hak kepemilikan, zona nilai tanah, serta berbagai pemetaan lain yang dibutuhkan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan daerah.

Integrasi data itu diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mempersempit ruang gerak praktik mafia tanah.

Integrasi data pertanahan adalah langkah fundamental dalam memperkuat tata kelola pertanahan, meningkatkan akurasi data, serta mendukung pengambilan keputusan strategis baik di tingkat daerah maupun nasional.

Pemanfaatan data yang tersinkronisasi juga diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas layanan pertanahan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Muhammad Naim menegaskan komitmen Kanwil BPN Sulteng untuk terus bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam memenuhi kebutuhan tata kelola pertanahan.