Pemprov Sulteng Targetkan IKAD Naik dari 3,61 ke 3,64 pada 2026

TRIBUNPALU.COM, PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan peningkatan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) secara bertahap, dari 3,61 pada tahun 2025 menjadi 3,64 pada tahun 2026.

Target tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD digelar di Ruang Polibu, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Senin (12/1/2026).

Rapat koordinasi TPAKD ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sulteng, Nelson Metubun, sekaligus membacakan sambutan gubernur.

Baca juga: Pemprov Sulteng Percepat Akses Keuangan Daerah Lewat Rakor TPAKD

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tengah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah, industri jasa keuangan, serta para pejabat perangkat daerah dan instansi vertikal yang tergabung dalam TPAKD.

Dalam sambutannya, Nelson Metubun menyampaikan bahwa TPAKD memiliki peran strategis sebagai akselerator dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan di daerah.

Menurutnya, akses keuangan yang inklusif menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta melindungi masyarakat dari berbagai risiko ekonomi dan finansial.

“Dalam konteks ini, TPAKD memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi dan akselerasi program akses keuangan daerah agar kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Nelson juga menekankan pentingnya internalisasi target IKAD ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah guna mewujudkan pemerataan layanan keuangan yang inklusif di Sulawesi Tengah.

Baca juga: Muhammad Safri Sebut Aktivitas Perendaman Emas Ilegal di Poboya Ancaman bagi Lingkungan

Ia menjelaskan, dengan proyeksi kenaikan IKAD sebesar 0,03 hingga 0,04 setiap tahun, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimistis skor IKAD dapat terus meningkat hingga mencapai 3,76 pada tahun 2030.

“Target ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat Sulawesi Tengah memiliki akses yang adil, aman, dan berkelanjutan terhadap layanan keuangan formal,” tegasnya.