Parigi Moutong Peringkat Tertinggi Warga Nonaktif PBIJK, Disusul Poso dan Toli-Toli

Ringkasan Berita:

• Kabupaten Parigi Moutong tercatat memiliki jumlah PBIJK nonaktif tertinggi di Sulawesi Tengah, mencapai 18.584 jiwa, diikuti Poso (16.366 jiwa) dan Toli-Toli (11.403 jiwa).
• Pemerintah Provinsi Sulteng memastikan warga nonaktif tetap bisa mengakses layanan kesehatan gratis melalui Program Berani Sehat hanya dengan KTP, meski status BPJS mereka dinonaktifkan.
• Pemprov Sulteng melakukan sinkronisasi data JKN dan PBIJK bersama kabupaten/kota untuk memastikan bantuan iuran tepat sasaran.

TRIBUNPALU.COM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencatat Kabupaten Parigi Moutong sebagai daerah dengan jumlah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) nonaktif tertinggi di provinsi ini, mencapai 18.584 jiwa.

Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Poso dengan 16.366 jiwa dan Kabupaten Tolitoli 11.403 jiwa.

Sementara itu, beberapa kabupaten/kota lain yang juga tercatat memiliki jumlah PBIJK nonaktif cukup tinggi antara lain Kabupaten Banggai 11.111 jiwa, Donggala 9.241 jiwa, Kabupaten Buol 8.117 jiwa, Kabupaten Sigi 7.774 jiwa, Morowali Utara 6.184 jiwa, Kota Palu 5.705 jiwa, Morowali 5.397 jiwa, Banggai Kepulauan 4.898 jiwa, Tojo Una-Una 3.620 jiwa, dan Banggai Laut 2.790 jiwa.

Baca juga: 111 Ribu PBI di Sulteng Dinonaktifkan, Wagub Reny: Tetap Dilayani Lewat Berani Sehat

Total jumlah warga nonaktif PBIJK di Sulawesi Tengah tercatat 111.190 jiwa, berdasarkan SK 3 HUK Tahun 2026.

Meski begitu, pemerintah provinsi menegaskan bahwa penonaktifan kepesertaan PBIJK tidak akan menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Program Berani Sehat disiapkan sebagai solusi untuk memastikan warga tetap bisa memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis, hanya dengan menggunakan KTP Sulawesi Tengah, meski status kepesertaan BPJS mereka telah dinonaktifkan.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A Lamadjido, menegaskan program ini telah disiapkan sejak tahun lalu sebagai antisipasi penonaktifan PBIJK oleh pemerintah pusat.

“Kalau sama sekali tidak punya JKN, langsung kita masukkan di Berani Sehat. Jadi program ini memang sudah mengantisipasi jika penerima bantuan iuran (PBI) dinonaktifkan oleh pusat,” ujarnya, Rabu (11/2/2026).

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menambahkan bahwa Program Berani Sehat dirancang untuk menjawab berbagai persoalan layanan kesehatan yang selama ini dihadapi masyarakat, termasuk penyakit berat yang membutuhkan biaya besar.

Baca juga: ASN Pemkab Banggai 13.514 Orang, Belanja Pegawai di Atas Rp1 Triliun

“Masyarakat tidak perlu khawatir, apapun itu cuci darah, penyakit jantung, atau keanggotaan BPJS yang terputus semua bisa diselesaikan melalui Berani Sehat,” kata Anwar Hafid.

Selain itu, pemerintah provinsi terus melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data kepesertaan JKN dan PBIJK bersama pemerintah kabupaten/kota.

Langkah ini dilakukan agar bantuan iuran tepat sasaran, pelayanan kesehatan semakin maksimal, dan cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Sulawesi Tengah bisa diperluas.

Melalui program Berani Sehat, pemerintah daerah menargetkan penurunan jumlah PBIJK nonaktif sekaligus memastikan warga Sulawesi Tengah tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan merata.

Anwar Hafid menegaskan, kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama pembangunan daerah.

Baca juga: Dinas Ketahanan Pangan Parigi Moutong Gelar GPM Sambut Ramadan 2026

Dengan adanya Program Berani Sehat, meski puluhan ribu warga tercatat nonaktif sebagai PBIJK, masyarakat tetap memiliki jaminan akses layanan kesehatan yang terjamin, tanpa harus khawatir akan biaya atau administrasi BPJS.

Program ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah provinsi dalam menghadirkan sistem kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga Sulawesi Tengah.(*)