PAD Parigi Moutong 2025 Dievaluasi, Ini OPD yang Surplus dan Minus

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengelola dua jenis retribusi dari target Rp60.000.000 terealisasi Rp25.400.000 atau 42,33 persen.

Baca juga: BREAKINGNEWS: Angin Puting Beliung Terjang Desa Dalaka Donggala, Pasar Ikan dan Rumah Warga Rusak

Dinas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang mengelola dua jenis retribusi dari target Rp25.000.000 terealisasi Rp27.500.000 atau 110 persen.

RSUD Anuntaloko dari target Rp85.000.000.000 terealisasi Rp87.071.227.270 atau 102,4 persen.

RSUD Raja Tombolotutu dari target Rp16.000.000.000 terealisasi Rp11.207.210.800 atau 70 persen.

Bappelitbangda yang mengelola retribusi pemanfaatan aset daerah berupa sewa aula, dari target Rp1.500.000 terealisasi Rp2.000.000 atau 133,33 persen.

Dinas Pemuda dan Olahraga tidak dibebankan target karena belum ada biaya perbaikan gedung yang dapat dikelola sebagai sumber retribusi.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mengelola tiga gedung sewa, dari target Rp7.000.000 terealisasi Rp7.400.000 atau 105,71 persen.

Bagian Umum Sekretariat Daerah yang mengelola retribusi sewa auditorium, aula lantai II, dan gedung indoor, dari target Rp60.500.000 terealisasi Rp84.250.000 atau 139,20 persen.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengelola retribusi sewa aula dari target Rp5.000.000 terealisasi Rp5.500.000 atau 110 persen.

Baca juga: Waktu Imsak dan Buka Puasa di Kota Palu Besok, 10 Ramadan 1447 H

Secara persentase, Dinas Lingkungan Hidup menjadi OPD dengan capaian tertinggi yakni 152,09 persen.

Disusul Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar 139,20 persen dan Bappelitbangda sebesar 133,33 persen.

Sementara dari sisi nominal terbesar, RSUD Anuntaloko menjadi penyumbang PAD tertinggi dengan realisasi Rp87.071.227.270.

Adapun capaian terendah dicatat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan realisasi 42,33 persen.

Di bawah 70 persen juga tercatat pada Diskominfo sebesar 62,50 persen dan RSUD Raja Tombolotutu sebesar 70 persen.

Yasir meminta OPD yang belum mencapai target agar menyampaikan kendala masing-masing sebagai bahan evaluasi peningkatan PAD 2026. (*)