Kapolda Paparkan Kondisi 60 Wilayah Belum Miliki Polsek di Sulteng

Ringkasan Berita:

• Tantangan Polda Sulteng: Kekurangan personel, belum meratanya Polsek di 178 kecamatan (baru 89 Polsek dan 32 Subsektor).
• Bawahan Polda: Membawahi 12 Polres/ta yang melayani 13 kabupaten/kota.
• Target 2026: Lima sasaran strategis, termasuk keamanan responsif, penegakan hukum profesional, SDM unggul, modernisasi sarana, dan tata kelola berbasis TI.

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tengah (Sulteng) Irjen Pol Dr Endi Sutendi mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi Polda Sulteng.

Ia menilai tantangan yang dihadapinya mulai dari kekurangan personel hingga belum meratanya keberadaan Polsek di jajarannya.

Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI di Mako Polda Sulteng, Jl Sukarno Hatta Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Palu pada Kamis (5/3/2026).

Dalam sambutannya, Endi menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi III DPR RI yang bertujuan melihat secara langsung kondisi penegakan hukum serta pelaksanaan tugas Kepolisian di wilayah Sulawesi Tengah.

Endi juga menjelaskan bahwa Polda Sulawesi Tengah saat ini membawahi 12 Polres/ta yang melayani 13 kabupaten/kota.

"Namun dari total 178 kecamatan yang ada, baru terdapat 89 Polsek dan 32 Subsektor, sehingga masih ada sekitar 60 kecamatan yang belum memiliki Polsek," katanya.

• Uang THR Sudah di Tangan? Lakukan 5 Langkah Ini Agar Tetap Awet Sampai Lebaran

Selain itu, ia juga mengatakan jumlah personel Polda Sulteng saat ini masih jauh dari target berdasarkan Daftar Susunan Personel (DSP) yang mencapai 17.718 personel.

Pada Tahun Anggaran (T.A) 2026, Polda Sulawesi Tengah menetapkan lima sasaran strategis, yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang responsif dan prediktif, penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas, modernisasi sarana prasarana, serta penguatan tata kelola berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel.

Sementara target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditetapkan sebesar Rp58,1 miliar dari berbagai layanan kepolisian.

Kapolda juga menyampaikan sejumlah perkara menonjol yang berhasil diungkap Polda Sulteng pada periode 2024 hingga 2026, termasuk pengungkapan kasus narkotika dengan barang bukti 60 kilogram sabu.

"Dibidang reformasi kelembagaan, Polda Sulteng terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penerapan sistem manajemen SDM berbasis merit, pelaksanaan assessment center, pemberian penghargaan dan penegakan disiplin bagi personel, serta peningkatan kapasitas penyidik melalui sosialisasi dan pelatihan terkait KUHP dan KUHAP terbaru," ujar Kapolda dihadapan Komisi III DPR RI.

• Arief Ibrahim: DPRD Morut Siap Bekerja Sama dengan Ombudsman dan Komnas HAM

Mengakhiri paparannya, Kapolda menegaskan komitmen Polda Sulawesi Tengah untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Sulawesi Tengah tetap aman dan kondusif.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, bersama rombongan.

Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tengah (Sulteng) beserta jajaran, Kepala BNNP Sulawesi Tengah, Wakapolda Sulteng, para Pejabat Utama Polda Sulteng, serta para Kapolres jajaran di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah. (*)