Sekprov Sulteng Dorong Sinergi Lintas Sektor Tekan Emisi Gas Rumah Kaca

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempercepat penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK (RAD GRK).
• Sekprov Sulteng, Novalina, menekankan pembangunan rendah karbon sebagai strategi utama untuk pembangunan berkelanjutan, meski capaian 2024 baru 24,93 persen dari target 27,3%.

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) terus mempercepat upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK).

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Provinsi Sulteng, Novalina, saat membuka konsultasi publik dokumen RAD GRK di Hotel Swiss-Belhotel Palu, Senin (6/4/2026).

Dalam kegiatan itu, Sekprov didampingi Kepala Bappeda Sulteng Arfan serta perwakilan lembaga KEMITRAAN.

Membacakan sambutan gubernur, Novalina menegaskan bahwa perubahan iklim kini menjadi tantangan nyata yang harus direspons serius, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, melalui kebijakan pembangunan rendah karbon yang terarah dan berkelanjutan.

Menurutnya, pembangunan rendah karbon bukan hanya sekadar program lingkungan hidup, melainkan menjadi arah utama dalam memastikan keberlanjutan pembangunan di masa depan.

“Pembangunan rendah karbon bukan sekadar program lingkungan hidup, tapi arah tujuan kita untuk memastikan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Baca juga: Sekprov Sulteng Dorong Sinergi Lintas Sektor Tekan Emisi Gas Rumah Kaca

Ia mengungkapkan, meski Sulteng mencatat capaian penurunan emisi sebesar 24,93 persen pada 2024, angka tersebut masih berada di bawah target sebesar 27,3 persen.

Karena itu, diperlukan langkah akseleratif yang dituangkan dalam dokumen RAD GRK.

“Ini bukan alasan untuk berkecil hati, melainkan undangan untuk bekerja lebih keras dan lebih bersinergi,” katanya.

Novalina berharap, RAD GRK dapat menjadi peta jalan operasional lintas sektor dalam menekan emisi, meliputi sektor energi, kehutanan dan lahan, pertanian, ekosistem karbon biru, industri, hingga pengelolaan limbah.

Selain itu, dokumen tersebut juga akan menjadi panduan dalam memanfaatkan dukungan pendanaan berbasis insentif karbon, termasuk melalui skema Result Based Payment REDD+.

“Kepercayaan mitra pembangunan internasional kepada kita sangat bergantung pada kualitas dokumen dan konsistensi implementasi yang diterapkan,” tambahnya.

Kegiatan konsultasi publik ini diikuti sekitar 60 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil, guna memberikan masukan untuk penyempurnaan dokumen RAD GRK. (*)