APBD Kota Palu Turun Rp100 Miliar di 2026, Dana Transfer Pusat Menyusut

Ringkasan Berita:

• APBD Kota Palu 2026 mencapai Rp1,72 triliun, dengan pendapatan daerah Rp1,70 triliun dan belanja daerah Rp1,72 triliun. 
• Porsi belanja terbesar adalah belanja pegawai Rp913 miliar (52,86 persen), diikuti belanja barang dan jasa Rp633,31 miliar (36,65 % ), belanja modal Rp149,7 miliar (8,66 % ), dan belanja lainnya Rp31,51 miliar (1,82 % ).

 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu tahun 2026 tercatat mencapai Rp1,72 triliun.

Data tersebut bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.

Dalam struktur APBD tersebut, pendapatan daerah mencapai Rp1,70 triliun, sementara belanja daerah sebesar Rp1,72 triliun, serta pembiayaan daerah Rp21,2 miliar.

Dari sisi belanja, porsi terbesar masih didominasi belanja pegawai sebesar Rp913 miliar atau 52,86 persen dari total belanja daerah.

Kemudian disusul belanja barang dan jasa sebesar Rp633,31 miliar atau 36,65 persen, belanja modal Rp149,70 miliar atau 8,66 persen, serta belanja lainnya Rp31,51 miliar atau 1,82 persen.

Sementara itu, pendapatan daerah Kota Palu ditopang dari beberapa komponen utama. Pendapatan asli daerah (PAD) menyumbang Rp639,94 miliar atau 37,50 persen.

Baca juga: Hari Kesehatan Sedunia 7 April 2026, Yuk Tingkatkan Gaya Hidup Sehat

Adapun transfer keuangan dan dana desa (TKDD) menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp943,08 miliar atau 55,26 persen. Sedangkan pendapatan lainnya tercatat Rp123,68 miliar atau 7,25 persen.

Untuk komponen pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan sebesar Rp22,12 miliar yang seluruhnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Selain itu, terdapat pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1 miliar yang dialokasikan untuk penyertaan modal daerah.

Jika dibandingkan tahun sebelumnya, APBD Kota Palu tahun 2026 mengalami penurunan sekitar Rp100 miliar.
Pada tahun 2025, APBD Kota Palu tercatat sebesar Rp1,8 triliun.

Penurunan tersebut terutama dipengaruhi berkurangnya dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2025, TKDD tercatat sebesar Rp1,13 triliun, sementara pada tahun 2026 turun menjadi Rp943,08 miliar. (*)