KP2MI Perkuat Pelindungan PMI Lewat Program Desa Migran Emas

Ringkasan Berita:

• KP2MI menegaskan komitmennya memperkuat pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI) melalui pendekatan berbasis desa, disampaikan dalam Lokakarya Multi-Stakeholder Forum Kabupaten Donggala 2026 bersama GIZ dan Lakpesdam PBNU.
• Program Desa Migran Emas fokus pada sistem pelindungan dan pemberdayaan PMI dari hulu hingga hilir, termasuk akses informasi migrasi aman, pendampingan hukum, literasi ekonomi, dan kewirausahaan bagi PMI dan keluarganya.

TRIBUNPALU.COM - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI) menegaskan komitmennya memperkuat pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI) melalui pendekatan berbasis desa. 

Langkah ini disampaikan dalam Lokakarya Multi-Stakeholder Forum Kabupaten Donggala 2026, yang merupakan kolaborasi strategis KP2MI dengan GIZ dan Lakpesdam PBNU.

Dalam sambutannya, Muh Fachri, Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI, menekankan bahwa pelindungan PMI harus dimulai sejak desa, bukan setelah mereka berada di luar negeri.

“Desa adalah titik awal. Ketika desa kuat, kita tidak hanya melindungi pekerja migran, tetapi juga menjaga masa depan keluarganya,” ujar Fachri.

Program utama yang menjadi fokus adalah Desa Migran Emas (Edukatif, Maju, Aman, Sejahtera), strategi nasional yang membangun sistem pelindungan dan pemberdayaan PMI dari hulu hingga hilir.

Baca juga: Pemkab Sigi Ajukan Perubahan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah

Program ini menyediakan akses informasi migrasi aman, pendampingan hukum, literasi ekonomi, dan penguatan kewirausahaan bagi PMI dan keluarganya.

Forum ini juga menjadi wadah konsolidasi lintas sektor, mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, untuk menyelaraskan kebijakan, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan aksi kolaboratif berkelanjutan.

KP2MI/BP2MI menegaskan bahwa pelindungan PMI adalah prioritas nasional.

Masyarakat diimbau untuk menghindari tawaran kerja nonprosedural, memastikan semua proses migrasi dilakukan legal, dan memanfaatkan layanan pemerintah.

 “Migrasi harus menjadi jalan kesejahteraan, bukan jalan kerentanan. Negara hadir untuk melindungi,” tutup Fachri. (*)