Penguatan Posyandu Terintegrasi, Ketua TP PKK Sigi Tekankan Pentingnya Regulasi dan Data Valid

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Andika Satria Bharata 

TRIBUNPALU.COM, SIGI – Upaya peningkatan kualitas layanan dasar kepada masyarakat terus didorong Pemerintah Kabupaten Sigi melalui penguatan kapasitas kader Posyandu. 

Hal itu mengemuka dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Posyandu Bidang Kesehatan yang digelar di Bukit Indah Doda Hotel, Jumat (24/4/2026).

Ketua TP PKK Sigi, Siti Halwiah, yang hadir sebagai pemateri menegaskan, pengelolaan layanan dasar tidak dapat dilepaskan dari pemahaman regulasi serta kolaborasi lintassektor. 

Menurutnya, keberhasilan pelayanan kepada masyarakat sangat bergantung pada sinergi antarbidang.

Baca juga: Sinergi Lintas Sektor Diperkuat, Sigi Targetkan Kabupaten Sehat 2026

Siti Halwiah memaparkan, pelaksanaan pelayanan dasar di daerah berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pembagian urusan wajib dan konkuren. 

Dari regulasi tersebut, terdapat enam urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi fokus pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Selain itu, Siti Halwia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi turunan, seperti Permendagri Nomor 59 terkait pelaporan SPM.

Serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 yang menekankan integrasi implementasi SPM.

Pelaporan, kata dia, harus mengacu pada indikator-indikator utama yang telah ditetapkan.

Dalam aspek penganggaran, Siti Halwiah menyebut masing-masing sektor memiliki porsi belanja wajib.

Pendidikan dialokasikan minimal 20 persen, kesehatan 10 persen, dan sektor pekerjaan umum.

Ada peningkatan signifikan hingga 40 persen pascapandemi.

Sementara itu, sektor sosial juga memiliki pedoman teknis tersendiri melalui regulasi Kementerian Sosial.

“Capaian dari enam urusan wajib ini menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa,” ujar Siti Halwiah.

Ia juga menyoroti persoalan di sektor pendidikan, di mana masih terdapat ribuan anak di Kabupaten Sigi yang belum menempuh pendidikan hingga jenjang SMP. 

Kondisi itu, menurut istri Bupati Sigi tersebut, harus segera ditangani melalui pemutakhiran data yang akurat.

“Semua anak harus mendapatkan hak pendidikan tanpa terkecuali. Ini menjadi tanggung jawab bersama,” ucap Siti Halwiah.

Di sektor kesehatan, ia mengungkapkan adanya perubahan dalam sistem layanan Posyandu.

Jika sebelumnya menggunakan lima meja pelayanan, dikembangkan menjadi enam meja yang selaras dengan enam indikator SPM.

Setiap meja mewakili sektor pelayanan berbeda, mulai dari kesehatan hingga sosial.

Siti Halwiah menekankan bahwa data yang valid menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan.

Baca juga: Kartu Nusuk Bak Nyawa Jemaah Haji, Wajib Dibawa ke Mana pun

Pemerintah daerah, kata dia, diwajibkan melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala setiap tiga bulan agar program yang dirancang tepat sasaran.

Contoh konkret, lanjutnya, terlihat dalam penyaluran bantuan masyarakat yang harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi warga. 

Bantuan yang diberikan perlu relevan dengan mata pencaharian agar benar-benar memberikan manfaat.

Di sisi lain, Posyandu juga dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak. 

Hal ini mencakup penyediaan layanan pendidikan usia dini, fasilitas literasi, hingga pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.(*)