Berani Cerdas, Berani Sehat : Berani Menghadapi Realitas

Oleh:  Muharram Nurdin, Petani Ape Maliko

TRIBUNPALU.COM - Dua program unggulan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah “BERANI Cerdas” dan “BERANI Sehat” kini berdiri di persimpangan yang tidak sederhana.

Di satu sisi, keduanya menghadirkan harapan, akses pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih luas bagi masyarakat.

Di sisi lain, catatan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 membuka lapisan problem yang lebih mendasar, legalitas, tata kelola, dan arah kebijakan publik.

Persoalan ini bukan sekadar teknis administratif.

Ia menyentuh inti dari bagaimana negara dalam hal ini pemerintah daerah menggunakan kewenangannya untuk melayani rakyat.

Baca juga: Personel Polda Sulteng Borong Tiga Medali di Kejuaraan Taekwondo Internasional di Jepang

Legalitas yang Dipertanyakan

Program “BERANI Cerdas”, yang memberikan bantuan UKT bagi mahasiswa ber-KTP Sulawesi Tengah, menjadi titik awal perdebatan.

Secara kasat mata, kebijakan ini tampak mulia membantu anak daerah menempuh pendidikan tinggi. Namun, dalam tata kelola keuangan daerah, niat baik tidak cukup.

Pertanyaan mendasar muncul apakah program ini merupakan beasiswa atau bantuan sosial?

Perbedaan keduanya bukan sekadar istilah.

Beasiswa memiliki konsekuensi kewenangan apakah pemerintah daerah berhak membiayai pendidikan tinggi yang secara normatif berada di bawah kewenangan pemerintah pusat? Sementara bantuan sosial memiliki syarat ketat berbasis kebutuhan, selektif, dan tidak dapat diberikan secara umum.

Di sinilah problem mulai mengemuka. Jika “BERANI Cerdas” dikategorikan sebagai beasiswa, maka ia berpotensi melampaui batas kewenangan.

Jika dianggap sebagai bantuan sosial, maka pemberiannya harus dibatasi, tidak bisa menyasar semua mahasiswa tanpa klasifikasi yang jelas.