Berani Cerdas, Berani Sehat : Berani Menghadapi Realitas

Baca juga: Sekdaprov Novalina Jelaskan Penganggaran Hibah Pramuka di Tengah Efisiensi APBD

Ketidakjelasan ini bukan sekadar celah administratif.

Ia adalah potensi masalah hukum di masa depan yang bisa menyeret kebijakan populis menjadi temuan pemeriksaan, bahkan perkara hukum.

Lebih jauh, absennya regulasi yang kuat menunjukkan bahwa program ini lahir lebih cepat daripada perangkat hukumnya.

Sebuah fenomena yang kerap terjadi kebijakan didorong oleh semangat politik, sementara landasan normatif tertinggal di belakang.

Ketimpangan yang Terlihat Nyata

Ironisnya, di tengah semangat membantu mahasiswa, muncul ketimpangan yang lebih mendasar di tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Program “BERANI Cerdas” secara eksplisit menyasar mahasiswa.

Namun, di sisi lain, siswa sekolah swasta terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu tidak menikmati dukungan yang setara.

Sekolah negeri mendapat alokasi BOS, sementara banyak sekolah swasta, termasuk madrasah di pelosok, bertahan dengan sumber daya terbatas.

Di titik ini, kebijakan menjadi paradoks.

Baca juga: Anggota DPRD Sigi Sumi Minta Evaluasi SOP Program MBG Usai Keterlambatan Distribusi

 Pemerintah daerah membantu mahasiswa di perguruan tinggi yang tidak semuanya berasal dari keluarga miskin sementara siswa di tingkat dasar dan menengah yang lebih rentan justru luput dari perhatian.

Pertanyaan kritis pun muncul apakah prioritas kebijakan sudah tepat?

Dalam kerangka urusan wajib pemerintah daerah, pendidikan dasar dan menengah seharusnya menjadi fokus utama. Intervensi terhadap sekolah-sekolah swasta, khususnya yang melayani masyarakat miskin, justru lebih mendesak.