Berani Cerdas, Berani Sehat : Berani Menghadapi Realitas

Di tengah polemik ini, masyarakat terbelah dalam dua arus besar.

Kelompok pragmatis melihat program ini dari sisi manfaat langsung. Bagi mereka, bantuan adalah bantuan.

Selama masyarakat terbantu, maka kebijakan tersebut layak diapresiasi. Negara harus hadir, tanpa perlu terjebak dalam perdebatan normatif yang dianggap menghambat.

Sementara itu, kelompok ideologis memandang berbeda. Bagi mereka, legalitas adalah fondasi.

Sebaik apa pun program, jika tidak memiliki dasar hukum yang kuat, maka ia cacat sejak lahir.

Pemerintah tidak hanya dituntut untuk hadir, tetapi juga untuk hadir secara benar sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Dua pandangan ini sering kali dipertentangkan, seolah-olah harus memilih salah satu. Padahal, keduanya bisa dan seharusnya berjalan beriringan.

Pragmatisme tanpa legalitas berujung pada kekacauan. Idealisme tanpa kepekaan sosial berujung pada kebekuan.

Baca juga: Berani Cerdas, Berani Sehat: Berani Menagih Janji di Tengah Fakta

Kebutuhan Akan Keberanian Baru

Yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar mempertahankan program, tetapi keberanian untuk memperbaikinya.

Keberanian untuk mengakui bahwa regulasi belum siap. Keberanian untuk menata ulang prioritas.

Keberanian untuk memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya populer, tetapi juga berkelanjutan.

Pemerintah daerah perlu segera menyusun kerangka regulasi yang jelas untuk “BERANI Cerdas”.

Menentukan apakah ia beasiswa atau bantuan sosial, menetapkan kriteria penerima, serta memastikan kesesuaian dengan kewenangan daerah.

Untuk “BERANI Sehat”, fokus harus diarahkan pada penguatan sistem ketersediaan obat, manajemen layanan, serta integrasi dengan skema BPJS.

Tanpa itu, program ini hanya akan menjadi slogan tanpa substansi.

Baca juga: Mahasiswa UIN Soroti Kondisi Dusun Tompu Sigi, Warga Turun Jurang Demi Air Bersih

Penutup: Antara Niat dan Tata Kelola

Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang menolak atau menerima program. Ini tentang bagaimana niat baik diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar.

Pemerintah tidak cukup hanya “berani” dalam meluncurkan program. Ia juga harus berani dalam menata, memperbaiki, dan bahkan mengoreksi diri.

Karena dalam tata kelola publik, keberanian sejati bukanlah melawan kritik melainkan mendengarkannya, lalu menjadikannya pijakan untuk menjadi lebih baik.

Jika tidak, maka “BERANI Cerdas” dan “BERANI Sehat” hanya akan menjadi dua slogan yang kehilangan makna di tengah realitas yang tak kunjung berubah. (*)