Selasa, 12 Mei 2026

Sulteng Hari Ini

FSPIM Tuntut Penjelasan PHK Efisiensi, Soroti Perusahaan yang Buka Lowongan Baru

Sementara di sisi lain perusahaan sama tetap membuka lowongan pekerjaan baru. Massa menilai kondisi ini tidak adil dan merugikan para pekerja.

Tayang:
Editor: Fadhila Amalia
Supriyanto/TribunPalu/Supriyanto
DEMONSTRASI - Ratusan massa tergabung dalam aliansi Buruh dan Rakyat Berkuasa (BURASA) melakukan aksi demo di depan kantor DPRD dan Gubernur Sulawesi Tengah, Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Selasa (12/5/2026). 
Ringkasan Berita:
  • Ratusan massa dari aliansi Buruh dan Rakyat Berkuasa (BURASA) menggelar aksi di depan DPRD dan Gubernur Sulteng menyoroti PHK sepihak oleh sejumlah perusahaan.
  • Massa menilai perusahaan tidak adil karena merumahkan karyawan dengan alasan efisiensi namun tetap membuka lowongan baru, berdampak sekitar 200 pekerja di PT RJS dan PT MIM.
  • Koordinator dan Ketua FSPIM meminta pemerintah turun langsung ke kawasan industri, memperhatikan kesejahteraan buruh.

TRIBUNPALU.COM, PALU – Ratusan massa tergabung dalam aliansi Buruh dan Rakyat Berkuasa (BURASA) melakukan aksi demo di depan kantor DPRD dan Gubernur Sulawesi Tengah, Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Selasa (12/5/2026).

Aksi ini menyoroti kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dilakukan sejumlah perusahaan dengan alasan efisiensi.

Sementara di sisi lain perusahaan sama tetap membuka lowongan pekerjaan baru. Massa menilai kondisi ini tidak adil dan merugikan para pekerja.

Baca juga: Kemenham Sulteng Edukasi Siswa SMPN 4 Palu soal Hak Asasi dan Etika Digital

Koordinator Lapangan (Koorlap) aksi, Fajar, menegaskan bahwa buruh yang dirumahkan masih memiliki tanggungan anak yang menempuh pendidikan.

Ia meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan buruh di Kota Palu.

“Buruh di Kota Palu merupakan elemen penting penunjang ekonomi daerah, tapi nasib mereka sering tidak diperhatikan. Pemerintah harus turun tangan melihat langsung kondisi di lapangan,” ujar Fajar.

Ketua Umum FSPIM, Komang Jordi Sigara, mengkritik perusahaan yang melakukan PHK efisiensi namun tetap membuka lowongan baru, termasuk di PT RJS dan PT MIM, berdampak pada sekitar 200 pekerja.

Komang menuntut pemerintah agar turun langsung ke kawasan industri di Morowali dan Morowali Utara untuk melihat realitas kerja secara nyata dan menindaklanjuti persoalan tersebut.

Baca juga: Harga HP Vivo Mei 2026 Terbaru: Vivo X200 Ultra, Vivo V50, Vivo Y39, Vivo V60 Lite, iQoo 15

Massa mengancam akan terus mengawal tuntutan hingga pemerintah memberikan solusi konkret terkait persoalan ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah.

Sumber: Tribun Palu
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved