Terkini Daerah

5 Hal Seputar Anggaran Pemprov DKI Jakarta untuk Pembelian Speaker Senilai Rp4 Miliar

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menjadi sorotan terkait anggaran membeli pengeras suara (speaker/toa) senilai Rp4 miliar.

freeimages.com via TribunJabar.id
ILUSTRASI speaker. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menjadi sorotan terkait anggaran membeli pengeras suara (speaker/toa) senilai Rp4 miliar. 

William juga menilai, penggunaan aplikasi Pantau Banjir bakal lebih efektif dan murah ketimbang speaker.

"Aplikasi berbasis internet gawai seharusnya lebih efektif dan lebih murah ketimbang memasang pengeras suara yang hanya dapat menjangkau radius 500 meter di sekitarnya," ucapnya, Kamis (16/1/2020).

Melalui aplikasi tersebut, politisi muda itu menyebut, masyarakat bisa melihat kondisi pintu air, kondisi pompa air, ketinggian air di setiap RW jika banjir.

Serta otomatis warga langsung bisa mendapat pemberitahuan jika ada potensi banjir di suatu wilayah.

Sayangnya, fitur Siaga Banjir pada aplikasi Pantau Banjir telah dihilangkan pada versi 3.2.8 hasil update 13 Januari 2020.

"Saya tidak tahu pasti kapan fitur ini dihilangkan, yang jelas pada versi terbari saat ini sudah tidak ada lagi," ujarnya.

William Aditya Sarana, Anggota DPRD DKI periode 2019 - 2024 dari PSI
William Aditya Sarana, Anggota DPRD DKI periode 2019 - 2024 dari PSI (KOMPAS.com/RYANA ARYADITA UMASUGI)

Selain saran dan penilaian keefektifan pengeras suara, William menyebut penggunaan speaker sebagai sistem peringatan dini merupakan cara kuno.

Ia menyamakannya dengan sistem era Perang Dunia II.

"Saya melihat sistem ini mirip seperti yang digunakan pada era Perang Dunia II ya."

"Seharusnya Jakarta bisa memiliki sistem peringatan yang lebih modern," ucapnya, Kamis (16/1/2020).

Menurut penilaian William Aditya Sarana, penggunaan pengeras suara menjadi tanda kemunduran bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Mengacu pada aplikasi warisan pemerintahan Ahok, William menyebut sebenarnya Jakarta sudah memiliki sistem peringatan dini yang lebih canggih.

"Pada 20 Februari 2017, Pemprov DKI meluncurkan aplikasi Pantau Banjir yang di dalamnya terdapat fitur Siaga Banjir," ujarnya.

Jika Ingin Naik Jabatan Tinggi, Pengikut Keraton Agung Sejagat Harus Lakukan 5 Syarat Ini

5. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah mencetuskan gagasan penggunaan speaker sebagai peringatan banjir.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencetuskan ide serupa terkait penggunaan sirine untuk peringatan dini saat banjir awal tahun 2020 lalu.

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved